Stafsus Menteri Koperasi Temui Kades dan Lurah di Tulungagung Bahas Pembentukan Koperasi Merah Putih

Sebab jika hibah, maka tidak ada tanggung jawab untuk mengembangkan atau mengembalikan.

Namun nantinya, jika koperasi sudah berjalan dengan usahanya, akan dipermudah mengakses permodalan lewat Bank Himbara (Himpunan Bank Milik Negara).

"Pemerintah juga akan melakukan pendampingan, mulai dari pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten. Ada upaya mendorong percepatan," ucapnya.

Bupati Tulungagung, Gatut Sunu Wibowo, mengatakan sudah ada 2 desa per kecamatan yang dibiayai provinsi untuk pembentukan badan hukum koperasi baru.

Dengan demikian, jika jumlah kecamatan ada 19, ada 38 koperasi yang yang dibiayai provinsi.

Sementara sisanya, sejumlah 233 desa dan kelurahan akan menjadi tanggung jawab Pemkab Tulungagung.

"Kami bantu pembiayaan notarisnya, sekitar Rp 2,5 juta per koperasi," jelas Bupati.

Anggaran pembentukan koperasi baru ini sudah dianggarkan lewat APBD di Dinas Koperasi dan Usaha Mikro.

Pemkab Tulungagung akan menggandeng 20 notaris NPAK (Notaris Pembuat Akta Koperasi) yang terdata.

Bupati mengakui, ada kesalahpahaman di antara Kades karena mengira Koperasi Merah Putih adalah dana hibah yang dikelola desa.

"Koperasi itu wadahnya. Setelah terbentuk, kita masih berproses lagi," tandasnya.

(David Yohanes/tribunmataraman.com)

editor: eben haezer