Praktik Sekolah Berbisnis Seragam di Tulungagung Sudah Bertahun-tahun, Untungnya Ratusan Juta Rupiah

Masih menurut Oki, sebenarnya tidak ada kewajiban dari Dinas Pendidikan Provinsi untuk menjual kain itu pada siswa baru.

Namun para kepala sekolah juga tidak mau dianggap tidak patuh jika kainnya sama sekali tidak laku.

Karena itu kepala sekolah yang biasanya berupaya agar kain kiriman dari Dinas Pendidikan Provinsi ini terbeli oleh siswa baru.

“Akhirnya muncul intimidasi, jika membeli di luar warna kainnya tidak sama,” ucap Oki.

Kain seragam yang pasti terbeli adalah seragam khas sekolah, batik dan almamater.

Hebatnya lagi, lanjut Oki, Dinas Pendidikan Provinsi melayani ketiga jenis kain seragam itu, padahal di setiap sekolah warnanya berbeda-beda.

Hal ini menunjukkan jika Dinas Pendidikan memang bertujuan mencari keuntungan dari pengadaan seragam ini.

“Kalau benar Dinas membantu pengadaan seragam, harganya pasti dibuat sewajarnya. Bukan dipatok sampai dua kali lipat seperti saat ini,” ucap Oki.

Oki pun mengakui, pengadaan seragam dari Dinas Pendidikan Provinsi ini sudah berlangsung beberapa tahun lalu.

Sekolah hanya diperalat untuk menyalurkan dan menjadi pihak penjual ke siswa baru.

“Menurut saya ini sudah jadi bisnis orang-orang Dinas sana. Kami yang di sekolah tidak bisa menolak,” keluhnya.

JG, salah satu mantan komite salah satu SMK Negeri di Tulungagung, mengakui praktik ini sudah lama.

Kepala sekolah tidak berani menolak kebijakan Dinas Pendidikan Provinsi ini karena ingin mengamankan posisinya.

Sebab mereka yang dianggap tidak bisa mengamankan kebijakan ini, risikonya digeser dari posisi kepala sekolah.

“Kepala sekolah akhirnya yang repot. Kalau tidak nurut, risikonya kehilangan posisi,” ungkap JG.