Dewan Pendidikan: Pungutan Seragam Tak Menjamin Kualitas Pendidikan Tulungagung Jadi Lebih Baik

TRIBUNMATARAMAN.COM - Praktik sekolah berbisnis seragam yang terjadi di SMA dan SMK Negeri di Tulungagung membuat Dewan Pendidikan Tulungagung trenyuh.

Dewan Pendidikan Kabupaten Tulungagung menilai seharusnya tidak ada pungutan harga seragam sekolah yang sangat mahal seperti saat ini.

“Semestinya tidak ada penarikan uang seragam, supaya sekolah menjadi inklusif. Semua punya kesempatan yang sama,” ujar Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Tulungagung, Prof Dr Abdul Azis, M.Pd.i.

Baca juga: Buntut Seragam Mahal, Kadindik Jatim Melarang Koperasi Sekolah Menjual Seragam Untuk Sementara

Lanjutnya, tarikan uang seragam dengan harga mahal ini merugikan pendidikan di Tulungagung.

Kebijakan ini disebut tidak mendukung kualitas pendidikan menjadi lebih baik.

Azis mengaku belum melihat keseluruhan uang seragam ini, namun dari sejumlah sampel menunjukkan harganya memang sangat mahal.

“Memang ada yang mencuat sebelumnya seperti SMA Negeri Kedungwaru. Sebagai lembaga pendidikan seharusnya tidak ada pungutan-pungutan,” ujarnya.

Baca juga: Buntut Harga Seragam Sekolah Mahal, Kepala SMAN Kedungwaru Tulungagung Dinonaktifkan

Lanjutnya, Dewan Pendidikan akan berupaya untuk membuat adem dunia pendidikan Tulungagung.

Karena itu Dewan Pendidikan akan menggali masalah di balik pengutan ini.

Apalagi mash banyak masalah lain di pendidikan, bukan hanya soal seragam

“Memang ada lini-lini lain pendidikan di Tulungagung yang  perlu dibangun,” ucap Azis.

Penjualan kain seragam dengan harga sangat mahal pertama kali mencuat di SMAN 1 Kedungwaru Tulungagung.

Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur telah menonaktifkan Plt Kepala SMAN 1 Kedungwaru, Nurhodin.

Namun penonaktifan ini dinilai janggal oleh warganet Tulungagung.

Sebab penjualan kain seragam mahal ini bukan hanya terjadi di SMAN 1 Kedungwaru.