Sekolah Berbisnis Seragam
Kisruh Seragam SMA di Tulungagung Dijual Dengan Harga Mahal, DPRD Akan Panggil Dindik Jatim
DPRD Jatim akan meminta klarifikasi ke Dinas Pendidikan Jatim soal kisruh seragam SMA di Tulungagung yang dijual sekolah dengan harga mahal
TRIBUNMATARAMAN.COM - Komisi E DPRD Jatim akan mengundang Dinas Pendidikan Jawa Timur untuk membahas soal kisruh sekolah berbisnis seragam di Tulungagung.
Seperti diketahui, sejumlah sekolah di Tulungagung menjual seragam SMA dan SMK dengan harga yang lebih mahal daripada harga di pasaran.
Seorang pejabat di salah satu SMA Negeri di Tulungagung mengakui, kain seragam itu seluruhnya dikirim dari Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur.
Baca juga: Dinas Pendidikan Jatim Dituding Memasok Seragam SMA di Tulungagung, Berikut Tanggapan Kadindik
"Komisi E segera menjadwalkan rapat dengar pendapat atau RDP dengan Dinas Pendidikan provinsi terkait hal tersebut. Kalau tidak minggu depan ya akhir bulan," kata Ketua Komisi E DPRD Jatim, Wara Sundari Renny Pramana, Sabtu (22/7/2023).
Dia mengaku prihatin atas kabar yang beredar mengenai harga seragam yang melangit tersebut.
Apalagi, hal itu membebani para orang tua.
"Kalau memang benar seperti itu beritanya maka ini boleh dibilang kesalahan atau menyalahi aturan, karena menjadi beban orang tua siswa," jelasnya.
Baca juga: Praktik Sekolah Berbisnis Seragam di Tulungagung Sudah Bertahun-tahun, Untungnya Ratusan Juta Rupiah
Renny menyayangkan kabar bahwa bahan seragam itu didrop dari provinsi. Sebab berbeda halnya jika diserahkan pada daerah masing-masing.
"Mungkin dikembalikan (seperti) masa anak-anak saya sekolah dulu," jelasnya.
"Bisa beli di toko-toko yang ada di kota setempat, sehingga bisa ikut menggerakkan perekonomian setempat dan memberi kesempatan koperasi untuk lebih berdaya," tambah politisi yang juga Bendahara DPD PDI Perjuangan Jatim ini.
Sebelumnya, anggota Komisi E DPRD Jatim Adam Rusydi juga menyoroti kabar keluhan para orang tua siswa SMA Negeri di Tulungagung lantaran beban biaya pembelian seragam yang lebih mahal dari harga pasaran alias melangit.
Adam menjelaskan, secara aturan hal tersebut tidak diperkenankan. Namun, dewan mengakui hingga saat ini belum menerima laporan maupun bukti yang valid.
"Kami juga akan menelusuri lebih dalam lagi terkait temuan pembelian seragam yang menurut pemberitaan harganya dua kali lipat dari pada harga pasaran," kata Adam saat dikonfirmasi, Jumat (21/7/2023).
Politisi Partai Golkar itu menyebut perlu dilakukan pengusutan tuntas keluhan yang dialami oleh para orang tua siswa tersebut. Adam pun memastikan, Komisi E bakal mengawal polemik itu.
"Apabila masyarakat dirasa ada yang kurang pas terkait kebijakan di SMA / SMK di wilayah Tulungagung, Komisi E DPRD Jatim akan menerima dan menindaklanjuti aduan tersebut," tandasnya.
ikuti terus berita seputar skandal Sekolah Berbisnis Seragam
(yusron naufal putra/tribunmataraman.com)
editor: eben haezer
--
Sekolah Berbisnis Seragam
Seragam SMA Tulungagung
seragam sekolah tulungagung
DPRD Jatim
Dinas Pendidikan Jawa Timur
Jatim
Klarifikasi SMA di Tuban Jatim Terkait Pungutan Seragam Rp 1,2 Juta, Bantah Ada Paksaan |
![]() |
---|
Hearing Dengan Kadindik Jatim Soal Sekolah Jual Seragam Mahal, Anggota DPRD Bawa Contoh Kain |
![]() |
---|
Orangtua Siswa SMA Negeri di Bangilan Tuban Mengeluh Ditarik Uang Seragam Rp 1,2 Juta |
![]() |
---|
Wali Kota Kediri Abdullah Abu Bakar Sikapi Polemik Seragam, Tak Wajibkan Siswa Beli di Koperasi |
![]() |
---|
Dewan Pendidikan: Pungutan Seragam Tak Menjamin Kualitas Pendidikan Tulungagung Jadi Lebih Baik |
![]() |
---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.