Kisruh Sekolah di Tulungagung "Berbisnis" Seragam: Sekolah Menuding, Kadindik Provinsi Membantah

Bukan hanya di SMAN 1 Kedungwaru, seluruh SMA/SMK negeri di Tulungagung juga memberlakukan hal serupa.

Pihak sekolah menjual kain seragam kepada para siswa baru dengan harga selangit.

Ada sekolah yang bersikap ketat dengan mewajibkan siswa secara halus, seperti ancaman warna seragam tidak sama jika membeli di luar.

Namun ada juga yang bersikap longgar dengan memperbolehkan membeli sebagian seragam di luar sekolah.

Salah satu orang tua siswa dari SMAN 1 Tulungagung menunjukkan kuitansi pembelian paket kain seragam seharga Rp 1.600.000 lebih.

Harga ini masih di bawah harga paket seragam yang dijual di SMAN 1 Kedungwaru.

Informasi dari orang tua siswa ini, ada sebagian seragam yang bisa dibeli di luar.

"Yang tidak bisa beli di luar kan seragam khas, jas almamater, seragam olah raga sama badge. Lainnya kan bisa," ucap orang tua siswa ini.

Namun demikian diakui harga yang dipatok sangat jauh dari harga pasaran.

Sementara dari kuitansi yang didapat dari seorang wali SMKN 2 Boyolangu, biaya paket kain seragam ini mencapai Rp 2.295.000.

Harga itu untuk atasan putih, rok abu-abu, atasan pramuka, rok pramuka, atasan olah raga, celana olah raga, dan tas sekolah.

Kemudian ada sejumlah aksesoris seperti topi, ikat pinggang, dasi, badge, kaus kaki, hasduk, kolong, dan hijab 3 macam.

Pembayaran uang seragam dilewatkan Koperasi Bhakti Usaha di sekolah ini.

Seorang pejabat di salah satu SMA Negeri mengakui, kain seragam itu seluruhnya dikirim dari Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur.

Sekolah tidak berani menolak karena pengadaan kain seragam ini kebijakan Dinas Pendidikan Provinsi.

Kain dikirim dalam bentuk gelondongan ke sekolah-sekolah, kemudian sekolah yang memotong kain itu sesuai kebutuhan masing-masing.

"Kami yang diminta memotong kain sesuai pesanan para siswa. Merepotkan sekali," keluh sumber ini.

Masih menurut sumber yang sama, harga yang dipatok dari Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur memang jauh lebih mahal dari harga pasaran.

Bahkan harganya bisa dua kali lipat dibanding seragam jadi produk asli Tulungagung.

Padahal Tulungagung adalah sentra konveksi, bisa memproduksi seragam murah dengan kualitas tinggi.

Apalagi yang dibeli dari sekolah masih berupa kain sehingga masih perlu keluar duit tambahan untuk ongkos jahit.

"Harus diakui, harganya sangat mahal. Saya pun malas ikut cawe-cawe," katanya.

Dindik Bantah Memberi Instruksi

Polemik bisnis seragam di sekolah ini pun sampai ke telinga Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur, Aries Agung Paewai.

Menanggapi hal tersebut, Aries yang belum lama dilantik menjadi Kepala Dinas Pendidikan Jatim mengatakan bahwa Dindik melarang sekolah maupun komite sekolah untuk menjual seragam.

Bahkan siswa baru di jenjang SMA/SMK di Jatim diperbolehkan untuk tidak mengenakan seragam baru dan boleh memakai baju bekas khususnya bagi siswa tidak mampu.

“Kita sudah komitmen, baik komite maupun sekolah tidak boleh jual seragam. Sekali lagi, sekolah maupun komite tidak boleh jual seragam. Bahkan ibu gubernur telah menytakan siswa yang baru masuk SMA boleh pakai baju bekas,” kata Aries saat diwawancara di Dyandra Convention Center, Surabaya, Jumat (21/7/2023).

Guna menyiasati agar pembelian seragam tidak membebani siswa, kata dia, Dinas Pendidikan Jatim sudah memiliki terobosan untuk menggagas sistem orang tua asuh.

“Jadi kalau ada yang tidak mampu beli seragam, maka orang tua asuh itu yang membelikan,” tegas pria yang juga Pj Walikota Batu ini.

Meski sekolah dan komite sudah tidak memiliki celah untuk menjual seragam, namun dikatakan Aries bahwa koperasi sekolah bisa menjual seragam. Akan tetapi sifatnya sebagai opsi atau alternatif yang tidak mewajibkan siswa.

“Iya, jadi yang boleh koperasi. Tapi gak boleh memaksa. Koperasi boleh jual, kalau mahal, siswa boleh nggak beli. Kan kalau jualan kalau nggak beli nggak apa-apa. Karena kalau itu yang jual koperasi kita nggak ikut-ikut,” tegasnya.

Seperti yang terjadi di Tulungagung, diketahui bahwa seragam yang dijual sangat mahal. Menurutnya itu hak dari pihak koperasi untuk mematok harga. Namun yang ditekankannya adalah siswa tidak wajib.

“Jadi siswa tidak wajib beli. Kalau koperasi boleh jualan seragam memang ya. Tapi kalau ketahuan sekolah yang jual, saya akan tindak,” pungkasnya.

DPRD Minta Diusut Tuntas

Komisi E DPRD Jatim turut angkat bicara mengenai polemik tersebut.

Dewan pun mendorong agar polemik itu diusut secara tuntas. Apalagi berdasarkan pengakuan dari salah seorang pejabat SMA Negeri setempat, kain seragam itu seluruhnya dikirim dari Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur.

Anggota Komisi E DPRD Jatim Adam Rusydi menjelaskan, secara aturan hal tersebut tidak diperkenankan. Namun, dewan mengakui hingga saat ini belum menerima laporan maupun bukti yang valid.

"Kami juga akan menelusuri lebih dalam lagi terkait temuan pembelian seragam yang menurut pemberitaan harganya dua kali lipat dari pada harga pasaran," kata Adam, Jumat (21/7/2023).

Politisi Partai Golkar itu menyebut perlu dilakukan pengusutan tuntas keluhan yang dialami oleh para orang tua siswa tersebut. Adam pun memastikan, Komisi E bakal mengawal polemik itu.

"Apabila masyarakat dirasa ada yang kurang pas terkait kebijakan di SMA / SMK di wilayah Tulungagung, Komisi E DPRD Jatim akan menerima dan menindaklanjuti aduan tersebut," tandasnya.

(david yohanes/fatimatuz zahroh/yusron naufal putra)

editor: eben haezer