Kades di Kabupaten Kediri Ikut Demo di Jakarta, Pastikan Pelayanan di Desa Tak Terganggu

TRIBUNAMTARAMAN.COM -  Ratusan kepala desa (Kades) dari Kabupaten Kediri ikut dalam aksi demo kades di depan gedung DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (17/1/2023).

Meski harus meninggalkan tugasnya di kantor desa setempat, para kepala desa adal Kabupaten Kediri ini memastikan pelayanan desa tidak terdampak.

"Karena yang berangkat hanya kepala desa saja, kami pastikan pelayanan di kantor tidak terdampak. Masyarakat bisa tetap mengurus keperluan di kantor desa dan dilayani dengan baik," kata Kepala Desa Kayen Kidul, kabupaten Kediri, Bambang Agus Pranoto.

Baca juga: Ini Alasan Para Kades Demo di Jakarta Menuntut Masa Jabatan Diperpanjang Jadi 9 Tahun

Ia menuturkan, kendati kepala desa tidak hadir di kantor, sekretaris desa dan perangkat desa lain tetap menjalankan tugas masing-masing.

Jika aksi demo berlanjut sampai besok, Rabu (18/1/2023) ia mengimbau warga tak perlu khawatir. Karena, urusan surat menyurat dan keperluan administrasi lain masih bisa dilakukan oleh sekretaris desa.

"Tidak perlu khawatir, siapapun yang mau mengurus surat terkait keperluan di kantor desa tetap dilayani. Bahkan sekarang kalau mengurus keterangan untuk pembuatan KTP pun sekretaris desa bisa handle. Untuk surat atau keterangan lain, kasi yang bertugas juga bisa membantu," paparnya.

Baca juga: Ratusan Kades di Trenggalek Ikut Geruduk Jakarta Tuntut Masa Perpanjangan Jabatan

Sejalan dengan Bambang, Kepala Desa Kalirong Imam Jamiin juga menyampaikan hal serupa. Pria yang juga menjabat sebagai Ketua Paguyuban Kepala Desa (PKD) ini menjamin layanan di desanya tetap berjalan lancar.

"Saya bisa pastikan dan menjamin kalau layanan di kantor desa sama sekali tidak terdampak dengan adanya demo ini," pungkasnya.

Diberitakan sebelumnya, ribuan kades dari seluruh Indonesia menggeruduk kantor DPR RI untuk menggelar aksi damai, Selasa (17/1/2023).

Dalam aksinya, para kades itu akan menuntut perpanjangan masa jabatan kades, dari 6 tahun menjadi 9 tahun. 

Tuntutan ini diajukan karena menganggap masa jabatan Kades 6 tahun kurang efektif untuk pembangunan desa berkelanjutan.

Baca juga: Situasi Terkini Demo Kades di Jakarta yang Menuntut Perpanjangan Masa Jabatan Jadi 9 Tahun

Sekretaris II Paguyuban Kepala Desa Kabupaten Kediri, Bambang Agus Pranoto menilai, perpanjangan masa jabatan ini adalah langkah yang terbaik demi kesejahteraan desa mereka.

"Setelah melalui berbagai pertimbangan, masa jabatan 6 tahun kami rasa kurang pas atau tidak relevan. Karena pemilihan Kades ini berbeda dengan pemilihan bupati, gubernur, presiden bahkan legislatif. Di mana mereka tidak bersinggungan langsung dengan masyarakat. Sementara Kades ini langsung dan dampaknya sangat terasa," kata Bambang.

Dia menambahkan, masa jabatan 6 tahun bagi kades masih kurang. Sebab, untuk mengurus satu desa dan berhadapan langsung dengan masyarakat dibutuhkan waktu lebih lama dari itu.

Ia mencontohkan ketika ada konflik yang melibatkan antar warga sehingga menimbulkan ketegangan di tengah masyarakat. Dalam upaya mendamaikan konflik tersebut, dibutuhkan waktu yang tidak singkat.

"Konflik di desa ini beragam dan untuk menyelesaikan butuh waktu yang lama bahkan beberapa tahun. Jadi dengan masa jabatan 6 tahun itu, 2-3 tahun pertama kami berusaha menyatukan warga kemudian di tahun 4-5 baru merencanakan pembangunan. Baru mau mulai tahun ke-6 sudah persiapan pemilihan Kades lagi," ujarnya.

Dengan masa perencanaan pembangunan hanya dua tahun, Bambang menilai ini tidak efektif. Sebab, untuk membangun infrastruktur maupun program berkelanjutan dibutuhkan waktu yang lebih lama.

"Jadi ibaratnya belum sampai terealisasi dengan sempurna, sudah ganti lagi kepala desanya. Sedangkan kepala desa yang baru belum tentu akan melanjutkan. Ini kan jadi membuang waktu dan dana. Kerja dua kali tapi tidak ada yang tuntas," paparnya.

Karena pertimbangan-pertimbangan tersebut, paguyuban kepala desa dari berbagai provinsi kemudian melakukan mediasi pada anggota DPR di tingkat kabupaten maupun provinsi.

Namun selama ini belum ditemukan titik temu yang menghasilkan kelegaan bagi para kepala desa. Hingga akhirnya, hari ini ratusan ribu kepala desa dari seluruh Indonesia datang langsung ke gedung DPR RI untuk aksi damai.

"Harapannya tuntutan kami bisa dikabulkan. Jika memang masih belum ada kejelasan kami tidak akan pulang. Atau kami akan kembali lagi dengan massa yang lebih banyak. Semua Kades dari seluruh Indonesia harus ikut nanti," pungkasnya.

(Luthfi husnika/tribunmataraman.com)

editor: eben haezer