Plus Minus Bila Jabatan Kades Diperpanjang Jadi 9 Tahun, Warga Terancam Menderita Lebih Lama

TRIBUNMATARAMAN.COM - Sebanyak 230 kepala desa (Kades) asal Kabupaten Tulungagung ikut demonstrasi ke Jakarta.

Demo kades di Jakarta itu juga diikuti ribuan kades dari berbagai daerah di Indonesia. 

Mereka menuntut perubahan Undang-undang Desa, utamanya perubahan masa jabatan Kades dari 3 kali 6 tahun masa jabatan  menjadi 2 kali 9 tahun masa jabatan.

Baca juga: Ini Alasan Para Kades Demo di Jakarta Menuntut Masa Jabatan Diperpanjang Jadi 9 Tahun

Akademisi Universitas Bhineka PGRI Tulungagung, Andreas Andri Jatmiko, mengingatkan ada nilai plus minus tuntutan itu.

Menurutnya, untuk memaksimalkan kinerja, masa jabatan 5-6 tahun memang kurang panjang.

Sebab di awal masa jabatan masih harus mempersiapkan rencana untuk merealisasikan misi dan misi selama kampanye.

"Di awal menjabat masih harus membuat perencanaan agar ide-idenya bisa diwujudkan," ujar Andreas.

Namun yang menjadi masalah adalah komitmen dan manfaat bagi warga desa.

Jika seorang Kades mempunyai komitmen dan fokus pada hasil kerja, masa jabatan 9 tahun akan menguntungkan warga desa.

Kades akan memujudkan janji kampanyenya dan melakukan perubahan kemajuan desa.

"Tapi kalau 9 tahun hanya untuk menancapkan kekuasaan tanpa kinerja, buat apa diperpanjang?" ucap Andreas.

Baca juga: Ditinggal Demo ke Jakarta, Kandang Ayam Milik Kades di Tulungagung Terbakar

Karena itu Andreas menyoroti motivasi para Kades yang menuntut 9 tahun masa jabatan.

Jika untuk implementasi janji kampanye maka akan jadi hal yang positif bagi warga desa. 

Namun jika kinerjanya tidak lebih baik, maka masa jabatan 6 tahun tidak perlu diubah.

"Motivasi 9 tahun harus jelas. Kalau motivasinya kekuasaan tentu akan merugikan masyarakat," tegas Andreas.