Jurnalis Malang Raya Gelar Aksi Tolak Revisi UU Penyiaran

Mengingat KPI adalah lembaga yang dibentuk melalui keputusan politis di DPR. 

Padahal, sesuai amanat UU No 40 Tahun 1999 tentang Pers, sengketa pers diselesaikan di Dewan Pers.

"Sinyal kemunduran demokrasi terlihat nyata dari munculnya draft revisi RUU Penyiaran ini,"

"Masalah multitafsir yang ada pada sejumlah poin dikhawatirkan bisa menjadi bahan untuk menyerang jurnalis, perusahaan media, dan narasumber," ungkapnya.

Menyikapi fenomena yang terjadi, perwakilan organisasi profesi jurnalis konstituen Dewan Pers di Kawasan Malang Raya menyatakan menolak Rancangan Perubahan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.

Berikut ini pernyataan sikap dari empat organisasi jurnalis di Malang Raya.

1. Menolak pasal bermasalah RUU Penyiaran yang mengancam kebebasan pers.

2. Menolak tumpang tindih penyelesaian sengketa pers yang bertentangan dengan UU Pers dan Peraturan Dewan Pers.

3. Hapus, usut tuntas, dan adili segala bentuk kekerasan terhadap jurnalis, khususnya dan rakyat sipil pada umumnya.

4. Hentikan segala bentuk kriminalisasi jurnalis, aktivis, dan seluruh rakyat sipil lainnya.

5. Wujudkan dan lindungi kemerdekaan pers nasional, pers mahasiswa, dan pers internasional di Indonesia. 

6. Wujudkan kebebasan berserikat, berkumpul, berorganisasi, dan menyatakan pendapat di muka umum.

7. Wujudkan kesejahteraan buruh media dan upah layak.

8. Jurnalis berkomitmen tetap melakukan tugas-tugas jurnalistik untuk publik.

(rifky edgar/tribunmataraman.com

editor: eben haezer