Pemprov Jatim Respon Skandal Sekolah Berbisnis Seragam Mahal, Ancam Sanksi Pejabat yang Terlibat

TRIBUNMATARAMAN.COM - Pemprov Jatim akhirnya angkat bicara soal polemik sekolah berbisnis seragam mahal yang kini menjadi bahan perbincangan masyarakat. 

Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur Adhy Karyono memastikan, Pemprov bakal melakukan investigasi di lapangan atas laporan mengenai keluhan jual beli seragam di SMA negeri.

Pemprov mengancam, jika ada keterlibatan oknum di Dinas Pendidikan Jatim, maka akan ada sanksi.

Baca juga: DPRD Jatim Minta Usut Dugaan Rantai Bisnis Seragam di Sekolah, Sebut Ada Permainan Dindik Jatim

"Ini akan kita cek di lapangan dari laporan apakah ada keterlibatan dari Dinas Pendidikan, cabang dinas," kata Adhy Karyono saat ditemui di Gedung DPRD Jatim seusai menghadiri rapat paripurna, Senin (24/7/2023). 

Dalam rapat paripurna tersebut sempat diwarnai interupsi. Anggota dewan membawa keluhan para orang tua siswa SMA negeri terkait harga seragam yang melangit. Dewan menduga ada keterlibatan oknum dinas perihal jual beli seragam. 

Adhy memastikan, Pemprov sudah menyampaikan sikap tegas. Bahwa tidak ada penekanan bagi siswa baru untuk membeli seragam khusus kepada pihak sekolah. Maupun, karena anjuran dari pihak Dinas Pendidikan. 

Dia menegaskan akan menelusuri perihal laporan itu. "Bagi kami sudah menyatakan tidak perlu, tidak diwajibkan. Bahkan dalam sebulan ini silakan menggunakan seragam yang ada. Tidak ada masalah," terangnya. 

Baca juga: Ortu Ungkap Alasan Terpaksa Beli Seragam di Koperasi Sekolah Meski Harga Mahal dan Tak Bisa Diangsur

Baca juga: Dinas Pendidikan Jatim Dituding Memasok Seragam SMA di Tulungagung, Berikut Tanggapan Kadindik

Menurut Adhy, Pemprov Jatim memahami latar belakang ekonomi orang tua siswa yang beragam. Bahkan, bisa jadi lebih banyak yang tidak mampu. Sehingga, Pemprov Jatim pun berjanji bakal terus melakukan investigasi. 

"Ketika nanti ada investigasi kemudian ada oknum dari aparat kita yang terlibat, kita akan ambil tindakan. Sekali lagi tidak ada kebijakan, imbauan untuk siswa baru membeli seragam kepada sekolah," tandasnya. 

Untuk melakukan investigasi, Adhy menegaskan Kepala Dindik Jatim sudah diberi tugas untuk mengecek seluruh aduan dan melakukan verifikasi lapangan. 

Sebelumnya diberitakan, DPRD Jatim kembali menyoroti ramainya keluhan mengenai harga seragam SMA Negeri yang memberatkan para orang tua. Secara tegas, legislatif meminta agar Pemprov menelusuri secara tuntas dugaan keterlibatan sejumlah pihak dalam 'bisnis seragam'. 

Sorotan itu disampaikan Anggota DPRD Jatim Mathur Husyairi dalam rapat paripurna yang berlangsung, Senin (24/7/2023). Sebelum rapat paripurna dengan agenda perubahan susunan alat kelengkapan DPRD ditutup, Mathur menyampaikan interupsi. 

"Terkait dengan seragam, selama beberapa tahun ini menjadi persoalan serius," kata Mathur dalam rapat paripurna yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Jatim Anik Maslachah dan dihadiri Sekretaris Daerah Provinsi Jatim, Adhy Karyono. 

Keluhan perihal seragam belakangan ini memang tengah jadi buah bibir. Hal itu setelah sebelumnya muncul keluhan para orang tua soal ketentuan membeli seragam SMA dan SMK Negeri di Kabupaten Tulungagung. 

Mathur mempertanyakan mengapa ada bisnis kain seragam di sekolah dengan dalih koperasi siswa. Dia mengaku sangat khawatir pada orang tua siswa dengan kemampuan ekonomi terbatas. Hal tersebut bisa menjadi beban mereka. Apalagi dengan harga melangit.