Daftar Peserta Kades Kediri, Ponorogo, Tulungagung dan Trenggalek yang Demo di Jakarta Hari Ini

TRIBUNMATARAMAN.COM - Daftar Peserta Demo Kades di Jakarta wilayah Kabupaten Ponorogo, Trenggalek, Tulungagung dan Kediri Jawa Timur.

Diketahui pada hari ini Selasa 17 Juni 2023, Kepala Desa di berbagai penghujung daerah melakukan aksi demo di Jakarta.

Para Kades menuntut agar adanya revisi undang-undang desa nomor 6 tahun 2014, khususnya Pasal 39 ayat 1 tentang masa jabatan kepala desa.

Catatan Tribunmataraman.com sendiri ada sebanyak 872 Kepala Desa dari wilayah Ponorogo, Trenggalek, Tulungagung dan Kediri Jawa Timur yang berangkat ke Jakarta.

Baca juga: Kades di Kabupaten Kediri Ikut Demo di Jakarta, Pastikan Pelayanan di Desa Tak Terganggu

Baca juga: 253 Kades di Ponorogo Ikut Demo di Jakarta, Menuntut Masa Jabatan Jadi 9 Tahun dan 2 Periode

Jumlah 872 peserta demo Kades ini terdiri dari:

- 253 Kades Kabupaten Ponorogo

- 149 Kades Kabupaten Trenggalek

- 230 Kades Kabupaten  Tulungagung

-  240 Kades Kabupaten Kediri

Alasan Demo Kades di Jakarta

Para Kades menuntut revisi undang-undang sehingga mereka bisa menjabat selama 9 tahun, dengan ketentuan maksimal 2 periode.

Sekretaris II Paguyuban Kepala Desa Kabupaten Kediri, Bambang Agus Pranoto menuturkan, aksi damai ini digelar bukan tanpa alasan. Ia mengaku, perpanjangan masa jabatan ini adalah langkah yang terbaik demi kesejahteraan desa mereka.

"Setelah melalui berbagai pertimbangan, masa jabatan 6 tahun kami rasa kurang pas atau tidak relevan. Karena pemilihan Kades ini berbeda dengan pemilihan bupati, gubernur, presiden bahkan legislatif. Di mana mereka tidak bersinggungan langsung dengan masyarakat. Sementara Kades ini langsung dan dampaknya sangat terasa," kata Bambang.

Pria yang menjabat sebagai Kepala Desa Kayen Kidul ini mengatakan, masa jabatan 6 tahun diakuinya masih kurang. Sebab, untuk mengurus satu desa dan berhadapan langsung dengan masyarakat dibutuhkan waktu lebih lama dari itu.

Ia pun mencontohkan ketika ada konflik yang melibatkan antar warga sehingga menimbulkan ketegangan di tengah masyarakat. Dalam upaya mendamaikan konflik tersebut, dibutuhkan waktu yang tidak singkat.

"Konflik di desa ini beragam dan untuk menyelesaikan butuh waktu yang lama bahkan beberapa tahun. Jadi dengan masa jabatan 6 tahun itu, 2-3 tahun pertama kami berusaha menyatukan warga kemudian di tahun 4-5 baru merencanakan pembangunan. Baru mau mulai tahun ke-6 sudah persiapan pemilihan Kades lagi," ujarnya.

Dengan masa perencanaan pembangunan hanya dua tahun, Bambang menilai ini tidak efektif. Sebab, untuk membangun infrastruktur maupun program berkelanjutan dibutuhkan waktu yang lebih lama.

"Jadi ibaratnya belum sampai terealisasi dengan sempurna, sudah ganti lagi kepala desanya. Sedangkan kepala desa yang baru belum tentu akan melanjutkan. Ini kan jadi membuang waktu dan dana. Kerja dua kali tapi tidak ada yang tuntas," paparnya.

Karena pertimbangan-pertimbangan tersebut, paguyuban kepala desa dari berbagai provinsi kemudian melakukan mediasi pada anggota DPR di tingkat kabupaten maupun provinsi.

Namun selama ini belum ditemukan titik temu yang menghasilkan kelegaan bagi para kepala desa. Hingga akhirnya, hari ini ratusan ribu kepala desa dari seluruh Indonesia datang langsung ke gedung DPR RI untuk aksi damai.

"Harapannya tuntutan kami bisa dikabulkan. Jika memang masih belum ada kejelasan kami tidak akan pulang. Atau kami akan kembali lagi dengan massa yang lebih banyak. Semua Kades dari seluruh Indonesia harus ikut nanti," pungkasnya.

Dapatkan informasi lainnya di Googlenews, klik : Tribun Mataraman

(tribunmataraman.com)