Kisruh Sekolah Berjualan Seragam Harga Mahal, DPRD Akan Panggil Kadindik Jatim

TRIBUNMATARAMAN.COM - Komisi E DPRD Jatim akan memanggil Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur, Aries Agung Paewai untuk membahas soal kisruh harga seragam di SMA Negeri yang ramai belakangan ini.

Rapat dengar pendapat ini dijadwalkan akan digelar pada Senin (31/7/2023) pekan depan. 

Wakil Ketua Komisi E DPRD Jatim, Hikmah Bafaqih menjelaskan, sebagai mitra Dindik Jatim, pihaknya perlu mendengar penjelasan secara langsung.

Baca juga: Gubernur Khofifah Meminta SMAN Kedungwaru Tulungagung Kembalikan Uang Pembelian Seragam Siswa

Sebab, soal harga seragam tersebut banyak dikeluhkan para orang tua. Komisi E juga akan menanyakan perihal koperasi sekolah yang menjual seragam. 

"Kami akan memanggil Dinas Pendidikan Jawa Timur dan pihak terkait pada Senin depan," kata Hikmah saat dikonfirmasi dari Surabaya, Rabu (26/7/2023). 

Hikmah menjelaskan, sedianya pengadaan seragam oleh sekolah bukan hal yang wajib namun juga tidak dilarang. Hanya saja, harganya tidak boleh memberatkan. Berkaca pada SMA Tulungagung yang sebelumnya jadi sorotan, harga kain seragam yang dijual kepada siswa melampaui harga pasar. 

Dewan akan terus menelusuri apakah hal itu juga terjadi di banyak sekolah negeri selain Tulungagung.

"Kita akan tanyakan sesungguhnya urusan seragam ini seperti apa. Karena problemnya itu, ketika seragam itu diwajibkan dengan harga yang tidak masuk akal. Itu yang tidak boleh," jelasnya.

Komisi E terus mendorong agar Dindik Jatim melakukan upaya untuk penertiban. Tujuannya, agar para orang tua terutama yang kurang mampu tidak ada lagi keluhan serupa. Sementara untuk urusan koperasi sekolah yang menjual seragam, Hikmah meyakini anggota Komisi E sudah melakukan penelusuran, baik modal maupun kemana arah uangnya. Sebab sebelumnya, anggota Komisi E menyoroti koperasi sekolah yang menjual harga seragam dengan harga melangit.

"Itulah nanti yang juga akan kita rakorkan. Karena masing-masing anggota kita yakin juga sudah punya data," tandasnya. 

Lebih jauh, Hikmah memastikan rapat bersama Dindik Jatim pekan depan juga bakal membahas mengenai evaluasi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) secara keseluruhan.

Apalagi, disebutnya, pada masa PPDB anggota dewan banyak menerima keluhan. Harapannya, dengan disuarakan maka akan ada perbaikan regulasi ke depan. 

(yusron naufal putra/tribunmataraman.com)

editor: eben haezer