Gubernur Khofifah Minta SMAN Kedungwaru Tulungagung Kembalikan Uang Pembelian Seragam Siswa

TRIBUNMATARAMAN.COM - Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa, mempersilakan para orangtua murid yang sudah terlanjur membeli seragam dengan harga mahal dari SMAN Kedungwaru, Tulungagung, untuk mengembalikan seragam ke sekolah. Sementara pihak sekolah, dimintanya mengembalikan uang pembelian seragam yang telah dibayarkannya. 

Hal tersebut disampaikan Khofifah saat diwawancarai di Surabaya, Rabu (26/7/2023).

Dia mengatakan, tim investigasi dari Dinas Pendidikan Jatim telah turun tangan untuk mengatasi persoalan sekolah menjual seragam dengan harga mahal tersebut. 

Baca juga: Buntut Harga Seragam Sekolah Mahal, Kepala SMAN Kedungwaru Tulungagung Dinonaktifkan

Bahkan Khofifah menegaskan bahwa salah satu oknum kepala sekolah di Tulungagung telah diberhentikan akibat dari mewajibkan pembelian seragam pada siswa dengan harga yang mahal.

Kepala sekolah yang dimaksud adalah kepala SMAN Kedungwaru, Tulungagung.  Ia dicopot dari jabatannya buntut adanya penjualan seragam yang dibanderol mahal hingga Rp 2,3 juta oleh sekolah.

“Untuk kasus seragam di Tulungagung, Plt kepala sekolah sudah diberhentikan. Dicopot dari jabatannya,” kata Khofifah saat diwawancara di Hotel Samator, Rabu (26/7/2303).

Lebih lanjut Gubernur Khofifah menegaskan bahwa siswa dan orang tua siswa yang merasa keberatan atas seragam yang dijual oleh sekolah melakukan tindak lanjut. Yaitu mengembalikan seragam yang dibeli dari sekolah dan sekolah wajib untuk mengembalikan uang yang telah dibayarkan.

Baca juga: Penjelasan SMAN Kedungwaru Tulungagung Soal Harga Kain Seragam yang Lebih Mahal Dari Pasaran

Baca juga: Wali Murid Keluhkan Harga Kain Seragam SMAN Kedungwaru Tulungagung Lebih Mahal Dibanding di Pasaran

“Jadi siswa yang merasa keberatan dengan seragam yang dibeli bisa langsung dikembalikan ke sekolah. Dan sekolah juga wajib mengembalikan uang yang dibayarkan,” tegas Khofifah.

Saat ini ditegaskan Gubernur Perempuan Pertama Jatim ini bahwa tim investigasi terkait kasus seragam juga masih di lapangan. Tim dari Dinas Pendidikan tersebut masih intensif melakukan penelusuran agar kejadian serupa tidak terjadi lagi ke depan di sekolah yang sama maupun di sekolah yang lain.

“Tim dari Dinas Pendidikan saat ini masih intensif di lapangan,” pungkas Khofifah.

Sebelumnya, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur, Aries Agung Paewai mengatakan bahwa keputusan memberhentikan plt kepala sekolah itu diambil setelah tim investigasi menemukan adanya pelanggaran SOP yang tidak dipatuhi sekolah.

"Keputusan ini diambil setelah tim identifikasi menemukan adanya standar operasional prosedur (SOP) yang tidak dipatuhi sekolah," kata Aries.

Ke depan, Dispendik Jatim akan melakukan monitoring dan evaluasi terhadap tingkat kepatuhan masing-masing satuan pendidikan. Pihaknya juga menginstruksikan satuan pendidikan SMA, SMK, dan SLB negeri tidak mewajibkan pembelian seragam sekolah yang ditentukan oleh sekolah.

"Sejak awal juga kami sudah sampaikan bahwa sekolah dilarang menjual seragam. Yang koperasi memang bileh tapi tidak boleh diwajibkan. Jadi tidak boleh ada paksaan harus membeli seragam di koperasi,” tegasnya.

Ia juga menegaskan tidak pernah memberikan arahan untuk menunjuk seseorang sebagai distribusi pakaian seragam sekolah.

“Jika ada orang tua merasa keberatan dengan biaya baju seragam dari koperasi, bisa mengembalikan seperti saat membeli dalam kondisi semula dalam bentuk kain yang belum dijahit,” pungkasnya.

(fatimatuz zahroh/tribunmataraman.com)

editor: eben haezer