Warga Lima Desa di Tulungagung Ini Tidak Bisa Akses Layanan Listrik PLN

TRIBUNMATARAMAN.COM I  TULUNGAGUNG -  Belasan warga dari lima desa di bekas perkebunan Kaligentong di Kabupaten Tulungagung bagian selatan mendatangi DPRD Tulungagung, Jawa Timur, Rabu (17/9/2025).

Lima desa itu adalah Desa Rejosari dan Desa Kalibatur di Kecamatan Kalidawir, Desa Kaligentong  dan Desa Panggungkalak di Pucanglaban, sera Desa Kersikan  Kecamatan Tanggung.

Mereka menyampaikan keluhan, karena puluhan tahun keberadaan mereka tidak bisa mengakses layanan listrik PLN.

Bahkan meski rumah warga ada di bawah tiang listrik, mereka tetap tidak bisa dilayani saat mengajukan sambungan listrik.

Sebelumnya warga sempat datang ke Pendopo Kongas Arum Kusumaning Bongso untuk bertemu dengan Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo, namun bupati sedang ada di Kabupaten Gresik.

Lewat panggilan video,  Bupati berjanji akan menemui warga setelah pulang dari Gresik.

Warga pun beralih ke Kantor DPRD Tulungagung, untuk bertemu Ketua dan pimpinan dewan.

Baca juga: Tingkat Gemar Membaca Kabupaten Trenggalek Naik, Tapi IPLM Justru Turun

Sukirno, salah satu warga Desa Panggungkalak, mengatakan seluruh Dusun Kaligede yang berisi sekitar 80 keluarga sama sekali tidak ada yang bisa mengakses layanan PLN.

Selama ini mereka mengambil  listrik dari rumah kerabat yang jaraknya jauh, dengan sambungan kabel sendiri.

“Karena jaraknya jauh, hanya bisa untuk penerangan 3 sampai 4 lampu saja. Tidak bisa untuk menyalakan TV,” ungkapnya.

Selama ini banyak kabel berseliweran sampai menjuntai ke tanah, karena wilayah mereka ada di pegunungan.

Kabel ini sering kena sabit warga yang mencari rumput sehingga membahayakan.

Bahkan pernah ada warga yang terjerat kabel lehernya karena kabel yang berseliweran.

“Orangnya luka berat karena jatuh, sepeda motornya hancur. Untung saja saat itu kabelnya putus, tidak sampai menyetrum,” ungkap Sukirno.

Sukirno sempat emosi dalam forum karena merasa dianaktirikan sebagai rakyat Indonesia.

Sukirno mengancam akan langsung bertemu Presiden Prabowo jika aspirasi ini tidak difasilitasi.  

“Kami ini rakyat Indonesia, bukan imigran. Kami merah putih, harusnya listrik bisa diakses,” ujarnya dengan nada trenyuh.

Baca juga: Belasan Siswa SMAN 2 Lamongan Diduga Keracunan Makanan

Dalam audiensi ini, DPRD Tulungagung juga mengundang pihak PLN untuk memberi penjelasan.

Perwakilan pihak PLN mengatakan, untuk sambungan listrik di lahan yang bukan miliknya, harus ada surat pernyataan dari pemilik.

Pernyataan ini sekaligus menegaskan, jika lahan yang ditempati warga adalah tanah milik TNI Angkatan Darat, dalam hal ini Kodam V/Brawijaya.

Selain mengeluhkan layanan listrik, warga juga mengeluhkan kerusakan jalan yang sangat parah.

Ketua DPRD Tulungagung, Marsono bersama sejumlah anggota menampung semua keluh kesah warga.

Namun politisi PDI Perjuangan ini tidak memutuskan apapun, namun berjanji akan datang langsung ke lokasi.

Bahkan Marsono berjanji datang bersama Bupati dan anggota DPRD dari daerah pemilihan setempat, untuk melihat kondisi lapangan.

“Dalam minggu ini saya janji, Pak Bupati akan saya ajak ke sana. Kalau saya sendiri, atau Pak Bupati sendiri nanti dipikirnya bupati dan DPRD tidak kompak,” ucap Marsono.

Sebelumnya bekas area perkebunan Kaligentong ini pernah menjadi obyek sengketa antara warga dan Kodam V/Brawijaya.

Namun proses hukum di pengadilan memutuskan, lahan itu milik TNI AD.

Kabar terbaru, lokasi ini bakal dibangun markas batalyon baru, masuk dalam perencanaan yang disampaikan Presiden Prabowo.

Meski demikian warga masih tinggal di lahan yang sudah mereka tempati puluhan tahun itu.

(David Yohanes/TribunMataraman.com)

Editor : Sri Wahyunik