Warga Lima Desa di Tulungagung Ini Tidak Bisa Akses Layanan Listrik PLN

Sukirno mengancam akan langsung bertemu Presiden Prabowo jika aspirasi ini tidak difasilitasi.  

“Kami ini rakyat Indonesia, bukan imigran. Kami merah putih, harusnya listrik bisa diakses,” ujarnya dengan nada trenyuh.

Baca juga: Belasan Siswa SMAN 2 Lamongan Diduga Keracunan Makanan

Dalam audiensi ini, DPRD Tulungagung juga mengundang pihak PLN untuk memberi penjelasan.

Perwakilan pihak PLN mengatakan, untuk sambungan listrik di lahan yang bukan miliknya, harus ada surat pernyataan dari pemilik.

Pernyataan ini sekaligus menegaskan, jika lahan yang ditempati warga adalah tanah milik TNI Angkatan Darat, dalam hal ini Kodam V/Brawijaya.

Selain mengeluhkan layanan listrik, warga juga mengeluhkan kerusakan jalan yang sangat parah.

Ketua DPRD Tulungagung, Marsono bersama sejumlah anggota menampung semua keluh kesah warga.

Namun politisi PDI Perjuangan ini tidak memutuskan apapun, namun berjanji akan datang langsung ke lokasi.

Bahkan Marsono berjanji datang bersama Bupati dan anggota DPRD dari daerah pemilihan setempat, untuk melihat kondisi lapangan.

“Dalam minggu ini saya janji, Pak Bupati akan saya ajak ke sana. Kalau saya sendiri, atau Pak Bupati sendiri nanti dipikirnya bupati dan DPRD tidak kompak,” ucap Marsono.

Sebelumnya bekas area perkebunan Kaligentong ini pernah menjadi obyek sengketa antara warga dan Kodam V/Brawijaya.

Namun proses hukum di pengadilan memutuskan, lahan itu milik TNI AD.

Kabar terbaru, lokasi ini bakal dibangun markas batalyon baru, masuk dalam perencanaan yang disampaikan Presiden Prabowo.

Meski demikian warga masih tinggal di lahan yang sudah mereka tempati puluhan tahun itu.

(David Yohanes/TribunMataraman.com)

Editor : Sri Wahyunik