UPDATE Dugaan Korupsi di RSUD dr Iskak, Bupati dan Ketua DPRD Tulungagung Serahkan ke Penegak Hukum

“Kan sudah ada tindakan dari APH (aparat penegak hukum). Kita patuh saja,” ucapnya.

Namun Marsono mengakui, DPRD punya tugas pokok dan fungsi sebagai kontrol.

Karena itu Marsono memastikan pihaknya tetap memantau jalannya pelayanan kesehatan di RSUD dr Iskak.

Politisi PDI Perjuangan ini mengaku sudah memanggil pihak RSUD dr Iskak ini, untuk membahas pelayanan khususnya untuk masyarakat miskin.

Termasuk perubahan status dari rumah sakit tipe B ke tipe A yang dianggap mempersulit rujukan

“Kami sudah panggil (pihak RSUD dr Iskak). Jangan lepaskan pelayanan, utamanya masyarakat tidak mampu,” tegasnya.

Modus korupsi di RSUD dr Iskak memanfaatkan celah Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM).

SKTM lazim digunakan warga yang tidak ikut BPJS Kesehatan, sehingga pembiayaan biaya layanan kesehatan dilakukan dengan persentase.

RSUD dr Iskak membebaskan sebagian pembiayaan, sehingga pasien tidak membayar penuh.

Ada yang 75 persen, ada yang 50 persen, ada yang 25 persen atau sesuai dengan kemampuannya.

Uang yang dibayarkan pasien ini yang disisihkan oleh Renny, kemudian disetorkan ke Yudi.

Selama 3 tahun modus ini dijalankan, keduanya menggelapkan Rp 4,3 miliar.

(David Yohanes/TribunMataraman.com)

Editor : Sri Wahyunik