SDM Jadi Kendala Percepatan Operasional Koperasi Merah Putih di Kabupaten Blitar

Ringkasan Berita:

• Sumber Daya Manusia (SDM) menjadi salah satu kendala percepatan operasional Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) di Kabupaten Blitar. 

• Keterbatasan SDM membuat sejumlah KDMP di Kabupaten Blitar belum beroperasi hingga sekarang. 

TRIBUNMATARAMAN.COM I BLITAR - Sumber Daya Manusia (SDM) menjadi salah satu kendala percepatan operasional Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) di Kabupaten Blitar. 

Keterbatasan SDM membuat sejumlah KDMP di Kabupaten Blitar belum beroperasi hingga sekarang. 

Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Blitar, Sri Wahyuni mengatakan, pembentukan badan hukum KDMP di Kabupaten Blitar sudah tercapai semua di etape pertama. 

Total ada 248 desa dan kelurahan di Kabupaten Blitar sudah memiliki badan hukum pembentukan KDMP dan KKMP. 

Sekarang, menginjak etape kedua, yaitu, percepatan operasional KDMP.

Sampai saat ini, dari 248 desa dan kelurahan, baru 29 KDMP di Kabupaten Blitar yang sudah beroperasi.

Sebanyak 29 KDMP yang sudah beroperasi ini masih maksimalkan simpanan wajib dan simpanan pokok anggota untuk permodalan.

"Selain itu, juga ada yang konsinyasi dengan pihak ketiga baik dari distributor, BUMDes, dan KWT. Koperasi terus sosialisasi ke warga untuk perekrutan anggota. Otomatis kalau anggota bertambah, simpanan pokok dan simpanan wajib juga bertambah," kata Sri, Selasa (28/10/2025). 

Baca juga: Ekonomi Gotong Royong, Bupati Trenggalek Mas Ipin Dorong Koperasi Merah Putih Kerjasama Multipihak

Dikatakan Sri, kendala utama sebagian besar koperasi sampai sekarang belum beroperasi, yaitu, soal SDM. 

Menurutnya, sejumlah pengurus masih belum paham betul dengan koperasi.

"Meski kami sudah melakukan pendampingan dan sosialisasi, sampai sekarang ada beberapa pengurus memang belum paham betul dengan koperasi. Hal itu menjadi kendala percepatan operasional koperasi," ujarnya.

Maka itu, pada November ini, Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Blitar akan mengadakan pelatihan peningkatan SDM kepada pengurus dan pengawas KDMP. 

Selain itu, kata Sri, permodalan juga menjadi kendala percepatan operasional KDMP. Sistem permodalan KDMP yaitu mengajukan pinjaman ke bank himbara. 

Sampai sekarang, KDMP belum bisa mengakses pinjaman modal ke bank himbara. 

Namun, menurut Sri, langkah awal yang terpenting sebelum mengajukan bantuan permodalan ke bank himbara, yaitu, pengurus KDMP harus benar-benar dipersiapkan secara matang. 

"Pengurus koperasi harus siap dulu. Yang mau dilakukan apa, usahanya apa, agar nanti sesuai perhitungan, karena ada biaya bunga juga dalam pengajuan modal ke bank himbara. Makanya, harus sesuai perhitungan agar bisa membayar," ujarnya. 

Baca juga: Kabupaten Nganjuk Ranking Pertama Tuntaskan Pembentukan Koperasi Merah Putih di Jatim

"Nanti, tetap kami lakukan juga akses modal ke bank himbara. Saat ini, kami terus melakukan pendampingan. Setelah SDM dan usaha koperasi jadi, baru tahap berikutnya (pengajuan modal ke bank himbara)," lanjutnya. 

Sri mengatakan, saat ini, Dinas Koperasi dan UKM berupaya memberikan akses kepada KDMP untuk kerja sama dengan pihak ketiga. 

Salah satunya, Dinas Koperasi dan UKM mengkomunikasikan KDMP dengan distributor sembako.

"Kami berikan akses ke lembaga yang bisa diajak kerja sama. Kami komunikasi dengan distributor sembako. KDMP kalau semangat nanti produknya bisa disupport distributor," katanya. 

Dinas Koperasi dan UKM juga akan mempertemukan pengurus KDMP dengan pengelola dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG). 

Ia berharap KDMP bisa mensuplai kebutuhan bahan baku di dapur MBG. 

"Kami juga kerja sama dengan luar daerah. Targetnya, kalau bisa semua koperasi secepatnya bisa operasional. Kalau tahun ini, kayaknya belum bisa semua beroperasi. Tapi kami terus berusaha," ujarnya.

(Samsul Hadi/TribunMataraman.com)

Editor : Sri Wahyunik