Soal Pembongkaran Tugu Perguruan Silat, Pemkab Tulungagung Akan Koordinasi Dengan Forkopimda

TRIBUNMATARAMAN.COM -  Pemkab Tulungagung belum mengambil sikap terkait instruksi pembongkaran tugu perguruan pencak silat di area publik, khususnya di tanah milik negara.

Instruksi ini datang dari Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Provinsi Jawa Timur dan Kapolda Jawa Timur, Irjen Pol Toni Harmanto.

Menurut Bupati Tulungagung, Maryoto Birowo, pihaknya akan melakukan rapat bersama sebelum memutuskan.

Baca juga: Ada 312 Tugu Perguruan Silat di Lamongan, Mayoritas di Tanah Negara dan Belum Dibongkar

“Tentu saja Pemkab tidak bisa memutuskan sendiri. Masih akan kami rapatkan dengan Forkopimda (forum komunikasi pimpinan daerah),” terang Bupati.

Menurut Bupati, pihaknya secara prinsip siap melaksanakan instruksi itu.

Apalagi instruksi itu hasil dari kajian sehingga harus segera disikapi demi menciptakan masyarakat Tulungagung selalu dalam situasi kondusif.

“Saya sudah perintahkan Bakesbangpol dan Sekda untuk segera dirapatkan. Kita bicarakan dulu dengan Forkopimda agar tidak ada mis (salah paham),” sambung Bupati.

Baca juga: Tugu Perguruan Silat yang Berdiri di Atas Tanah Milik Negara Harus Dibongkar, Tenggat Waktu Hari ini

Baca juga: Tanggapi Penertiban Tugu Perguruan Pencak Silat, IPSI: Tugu Bukan Pemicu Konflik

Rapat lebih dulu akan dilakukan dengan Forkopimda, terdiri dari Bupati, Kapolres, Kepala Kejaksaan Negeri, Komandan Kodim 0807/Tulungagung, Ketua DPRD dan Ketua Pengadilan.  

Setelah itu dilanjutkan dengan rapat besar yang melibatkan semua perguruan pencak silat di Kabupaten Tulungagung.

Masih menurut Bupati, pihaknya juga melakukan studi tiru ke daerah lain yang berhasil menciptakan kondusivitas seluruh perguruan pencak silat.

“Kita tiru daerah lain, bongkar tugu-tugu yang sudah ada, lalu diganti dengan tugu bersama. Satu tugu dipakai semua perguruan pencak silat,” tegas Bupati.

Opsi pembongkaran tugu perguruan pencak silat akan dilakukan dengan cara terbaik.

Namun pembongkaran hanya dilakukan di tanah milik negara, tidak termasuk tugu di lahan milik perseorangan.

Tugu di lahan milik perseorangan akan menjadi tanggung jawab individu.

“Kita cari jalan yang terbaik bersama-sama. Tidak ada yang tidak bisa kita putuskan lewat musyawarah,” ucap Bupati.