Tugu Perguruan Silat yang Berdiri di Atas Tanah Milik Negara Harus Dibongkar, Tenggat Waktu Hari ini

TRIBUNMATARAMAN.COM - Kapolda Jawa Timur telah menyurati bupati/wali kota, untuk membantu menertibkan tugu perguruan pencak silat di tanah milik negara tanpa izin.

Surat yang ditandatangani Kapolda, Irjen Pol Toni Harmanto tertanggal 27 Juni 2023 juga diterima Bupati Tulungagung.

Menurut Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Tulungagung, Bambang Triono, surat itu meminta para ketua perguruan pencak silat membongkar sendiri tugu perguruan di tanah negara tanpa izin.

Batas waktu pembongkaran yang dilakukan oleh para ketua perguruan pencak silat adalah Rabu (5/7/2023).

“Dalam surat Bapak Kapolda disebutkan, batas akhir pembongkaran tugu perguruan yang dilakukan oleh para ketua perguruan silat  adalah hari ini,” terang Bambang, saat dihubungi Rabu (5/7/2023).

Jika lewat dari tanggal 5 Juli 2023, maka bupati/wali kota diminta bantuan untuk melakukan pembongkaran.

Karena itu nantinya Forum Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Tulungagung akan menggelar rapat dengan para pihak terkait.

Permintaan pembongkaran tugu perguruan pencak silat ini juga tindak lanjut rapat koordinasi pengamanan satu suro dan suran agung, pada Senin (26/6/2023) di Mapolda Jatim.

Rapat koordinasi itu dihadiri Kapolda beserta para pejabat utama Polda Jatim, Pangdam V/Brawijaya, Pemprov Jatim, Ketua IPSI Jatim dan sejumlah perguruan pencak silat.

“Kami akan melangkah setelah ada pertemuan dengan para pihak terkait. Kami akan lakukan segera,” ujar Bambang.

Masih menurut Bambang, sasaran penertiban ini adalah tugu perguruan pencak silat di fasilitas umum, seperti simpang empat dan batas antar desa.

Diakui Bambang, ada banyak tugu perguruan pencak silat yang didirikan di tanah negara tanpa izin.

Namun hingga saat ini belum ada pemetaan, berapa jumlah tugu yang nantinya akan ditertibkan.

“Kalau di tanah pribadi kami tidak bisa menertibkan. Sasarannya yang ada di atas tanah negara,” tegasnya.

Bambang menambahkan, sebelumnya Kepala Bakesbangpol Provinsi Jawa Timur, Eddy Supriyanto juga mengirim surat serupa.