Daftar Wilayah Desa di Kabupaten Tulungagung dan Blitar Terimbas Jalan Tol Kepanjen-Tulungagung

Desa Banjarejo

Desa Blimbing

Desa Jatidowo

Desa Karangsari

Desa Pakisrejo

Desa Panjerejo

Desa Rejotangan

Desa Sumberagung

Desa Tanen

Desa Tegalrejo

Desa Tenggur

Desa Tugu

3. Kecamatan Ngunut

Desa Kacangan

Desa Karanganom

Desa Pandansari

Desa Purworejo

Desa Samir

Desa Sumberejo Kulon

Desa Sumberingin Kidul

Desa Sumberingin Kulon

4. Kecamatan Sumbergempol

Desa Doroampel

Desa Podorejo

Desa Sambijajar

Desa Tambakrejo

Desa Wonorejo

5. Kecamatan Kedungwaru

Desa Plosokandang

Desa Ringinpitu

6. Kecamatan Tulungagung (Kota)

Kelurahan Kedungsoko

Kelurahan Kutoanyar

7. Kecamatan Boyolangu

Desa Bono

Desa Boyolangu

Desa Karangrejo

Desa Tanjungsari

Desa Wajak Kidul

Desa Wajak Lor

Desa Waung

Pemkab Tulungagung Ingatkan Berhati-hati Soal Mafia Tanah

Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur rencananya dilewati proyek jalan tol Kudus-Tulungagung pada masa mendatang.

Terlebih jalan tol tersebut termasuk dalam Proyek Strategis Nasional (PSN), dan terbuhung dengan tol Tulungagung-Blitar-Kepanjen (Agungblijen).

Dengan munculnya wacana proyek jalan tol ini, sudah pasti bakal ada sejumlah lahan warga yang perlu dibebaskan.

Namun dalam proses pembebasannya nanti, dikhawatirkan muncul ancaman dari mafia tanah.

Kepala ATR/BPN Tulungagung, Tulus Susilo, mengatakan para mafia tanah kemungkinan besar akan menyasar lahan yang tidak dipelihara.

"Jika punya tanah ya dirawat dan dijaga batas tanahnya juga, agar tidak ada peluang dikuasai pihak lain," jelas Tulus dikutip dari Surya.co.id, Jumat (25/02/2022).

Ia menambahkan, para mafia tanah bakal mengincar lahan yang tidak dikuasai secara fisik dan punya nilai tergolong tinggi.

Tak cuma sampai situ saja, mereka juga mengincar wilayah yang sedang dalam proses pembebasan lahan untuk proyek jalan tol.

"Diam-diam mereka akan mengajukan sertifikat ke kelurahan karena BPN teledor dan akhirnya sertifikatnya terbit," kata Tulus.

Memang untuk saat ini belum ditemukan adanya aktivitas mafia tanah di Tulungagung.

Namun jika sampai terjadi penerbitan sertifikat tanah untuk para mafia tanah, maka ATR/BPN bisa melakukan pembatalan dengan catatan proses penerbitannya terbukti sebagai hasil kejahatan.

"Akan kami identifikasi dan harus berani membatalkannya, jika memang hasil kejahatan," papar Tulus.

Kepala ATR/BPN Tulungagung juga menjelaskan cara untuk mencegah para mafia tanah, yakni dengan melakukan pengukuran dan pemetaan.

Kemudian dilakukan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang tujuannya untuk memetakan tanah satu desa secara lengkap.

Kalu seluruh tanah di satu desa sudah dipetakan, maka aktivitas mafia tanah bisa dideteksi.

"Sayangnya, baru 45 persen tanah di Tulungagung yang sudah bersertifikat," ungkapnya.

Dapatkan informasi lainnya di Googlenews, klik : Tribun Mataraman

(Farid/ tribunMataraman.com)