UPDATE Pejuang Gayatri Tulungagung Susun Laporan Penggunaan Donasi Publik, Siapkan Aksi Berikutnya

TRIBUNMATARAMAN.COM I TULUNGAGUNG - Pejuang Gayatri Tulungagung akan mengawal tuntutan yang telah mereka sampaikan melalui aksi demonstrasi di Kabupaten Tulungagung, Kamis (11/9/2025) kemarin.

Pejuang Gayatri Tulungagung mengemas tuntutan tersebut dalam konsep A8, B3, C17, dan  ditujukan ke Bupati dan Pimpinan DPRD Tulungagung.

Tuntutan ini telah mereka sampaikan dalam aksi unjuk rasa pada Kamis (11/9/2025) di Kantor ATR/BPN Tulungagung, dan Kantor DPRD Kabupaten Tulungagung.

A8 berisi 8 tuntutan yang bisa dilakukan pemerintah dan pihak terkait selama 2 x 24 jam atau 2 hari.

B3 adalah tuntutan yang dengan batas waktu 2 x 7 hari untuk dilaksanakan.

Sedangkan B17 berisi aspirasi warga Tulungagung yang disampaikan ke posko penggalangan donasi, berisi tuntutan jangka menengah.

Salah satu Koordinator Lapangan (Korlapp) Pejuang Gayatri Tulungagung, Ahmad Dardiri, mengucapkan terima kasih kepada masyarakat yang memberikan donasi.

“Ini donasi publik, kami berterima kasih. Kami sedang inventarisasi berapa yang terpakai,” ujar Dardiri saat dihubungi Jumat (12/9/2025).

Baca juga: KAI Beri Diskon Tiket 20 Persen Sepanjang September 2025, Peringati HUT

Menurutnya, dari total donasi yang masuk diperkirakan hanya terpakai sepertiga saja, sehingga masih tersisa dua per tiga.

Saat ini sisa donasi ini disimpan di gudang milik Dardiri dan akan diinventarisasi jenis dan mereknya, lalu dilaporkan.  

Sisa logistik ini rencananya akan digunakan untuk aksi unjuk rasa berikutnya, mengawal aspirasi yang disebut A8B3C17.

“Kebetulan saya punya gudang, jadi saya gudangkan. Ini persiapan logistik untuk aksi berikutnya, belum terjadwalkan kapan,” tegasnya.

Sementara donasi berupa makanan yang risiko kedaluwarsa telah habis dibagikan saat aksi di Kantor DPRD Tulungagung, sisi timur Alun-alun Tulungagung, kemarin.

Sebab makanan itu bisa rusak dan mubazir jika tidak dihabiskan.

Saat itu korlap membagikan makanan itu kepada siapa saja yang hadir di Kantor DPRD Tulungagung.

Lebih jauh, Dardiri mengungkapkan, para koordinator massa aksi melaporkan upaya penggembosan.

Sebelum unjuk rasa dilaksanakan, banyak warga calon peserta aksi yang didatangi Ketua RT atau Ketua RW.

Mereka memberikan sosialisasi yang membujuk agar tidak ikut aksi unjuk rasa.

“Namanya orang kampung kan masih taat dengan Ketua RT  dan Ketua RW. Jadi banyak yang batal ikut,” ungkapnya.

Bahkan saat pemberangkatan ke GOR Lembupeteng sebagai titik kumpul, banyak dilakukan upaya penyekatan.

Dardiri tidak menyebut pihak yang menghalangi massa ke titik kumpul, namun dampaknya hanya ada 200 orang yang sampai di GOR Lembupeteng.

Karena itu sebagian diminta untuk menyebar dan tidak mengenakan pakaian putih, dresscode aksi yang sudah disepakati.

“Makanya ketika di DPRD Tulungagung jumlah massa lebih banyak, karena mereka berpencar dan langsung ke sana (DPRD), tidak ke GOR,” paparnya.

Baca juga: LIVE Indosiar Gratis! Cara Nonton Live Streaming Persib vs Persebaya Super League 2025

Aksi Pejuang Gayatri Tulungagung ini dilakukan di tengah bayang-bayang kerusuhan yang terjadi di sejumlah daerah, seperti Kediri dan Blitar.

Banyak yang khawatir dengan aksi ini, namun berkat strategi pengamanan internal, aksi bebas dari penyusup.

Aksi pun berjalan dengan damai, dan bubar setelah ditemui Bupati dan Pimpinan DPRD Tulungagung.

Tuntutan A harus dilaksanakan segera selama 2 hari, seperti penegakkan hukum tentang lingkungan hidup.

Dua di antaranya penertiban tambang liar galian C dan bangunan makam modern tanpa Peraturan Daerah (Perda) di Desa Ngepoh, Kecamatan Tanggunggunung.

Sementara tuntutan B dapat dieksekusi selama 2 Minggu, satu di antara keluhan masyarakat Kaligentong, Kecamatan Pucanglaban yang dinilai seolah belum hidup merdeka.

Isu ini terkait konflik agraria antara warga setempat dengan TNI.

Dua lainnya pelayanan akuntabilitas pejabat publik, meningkatkan pengawasan inspektorat melibatkan LSM profesional, serta meminta bupati dan wakil bupati mengakhiri perpecahan di antara keduanya.

Sedangkan tuntutan C mengedepankan reformasi birokrasi, transparansi, pelayanan, pelibatan pengusaha lokal untuk UMKM, dan kesenian daerah untuk kebanggaan Tulungagung.

(David Yohanes/TribunMataraman.com)

Editor : Sri Wahyunik