Demi Menjaga Keamanan, Aliansi Mahasiswa Tulungagung Rela Menyampaikan Aspirasi di GOR Lembupeteng  

TRIBUNMATARAMAN.COM I TULUNGAGUNG - Massa Aliansi Mahasiswa Tulungagung menggelar aksi di GOR Lembupeteng di Jalan Soekarno-Hatta Tulungagung, Selasa (2/9/2025) siang.

Aksi penyampaian aspirasi ini langsung diterima oleh Bupati Tulungagung, Ketua DPRD Tulungagung dan Kapolres Tulungagung.

Menurut Koordinator Aksi Aliansi Mahasiswa Tulungagung, Fikri Miftakhul Faizin, aksi diikuti Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) se-Tulungagung dan Cipayung Plus, seperti HMI, PMII dan GMNI.

“Kami ingin Tulungagung menjadi barometer. Idealnya, menyalurkan pendapat ini tidak harus melalui tindakan-tindakan anarkisme,” ujarnya.

Fikri menambahkan, pihaknya rela menggelar aksi tidak di instansi pemerintahan untuk mengantisipasi kerusuhan.

Sebab dari kabar yang beredar, para provokator yang menunggangi aksi mengincar instansi pemerintahan.

Aliansi mahasiswa tidak mau aksi ini ditunggangi sampai terjadi aksi perusakan sehingga mahasiswa yang dijadikan kambing hitam.

“Aliansi sepakat, eksekutif, legislatif dan aparat keamanan yang menjemput aspirasi. Jadi kami sepakat sampaikan aspirasi di satu forum di luar kantor pemerintahan,” tegasnya.

Baca juga: Polres Kediri Tetapkan 28 Tersangka Kerusuhan di Kantor Pemkab, 14 Orang Anak

Para mahasiswa sepakat duduk di aspal halaman GOR Lembupeteng bersama Bupati, Kapolres, dan Ketua DPRD.

Mereka kemudian membacakan tuntutan dan aspirasinya.

Fikri menyebut, Aliansi Mahasiswa Tulungagung menolak segala macam kenaikan tunjangan DPR RI, terutama tunjangan perumahan.

“Ini yang menjadi penyulut amarah masyarakat. Kemudian jadi rentetan kasus dan tindakan represif,” sambungnya.

Para mahasiswa juga menuntut disahkannya Rancangan Undang-undang perampasan aset, karena sampai saat ini tidak masuk dalam program legislasi nasional (Prolegnas) prioritas.

Kemudian menuntut pecat semua wakil rakyat yang bersikap toxic (racun), yang menyakiti hati rakyat.

Aliansi juga menuntut evaluasi besar-besaran di tubuh Polri, menolak RUU Polri dan (Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).