Salurkan Bantuan Pangan, Bupati Tulungagung Minta Siapa Saja Melapor Jika Ada Penyalahgunaan

TRIBUNMATARAMAN.COM I TULUNGAGUNG - Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo meminta masyarakat ikut mengawasi penyaluran bantuan pangan beras dan minyak goreng dari pemerintah.

Hal ini disampaikannya, saat menyerahkan bantuan pangan di Kelurahan Kauman, Kecamatan Tulungagung, Kamis (30/10/2025).

Bantuan ini berupa 20 kg beras dan 4 liter minyak goreng untuk Bulan Oktober dan November 2025.

“Semoga yang ditunjuk (penerima) tidak salah. Kalau salah dosa, karena ini haknya orang yang sangat miskin,” ujarnya.

Gatut Sunu meminta Kejaksaan dan Kepolisian untuk menangkap pihak-pihak yang melakukan penyalahgunaan.

Ia mengaku tidak bisa menoleransi jika ada anggaran negara untuk rakyat miskin, disalahgunakan untuk orang-orang yang tidak berhak.

Gatut Sunu juga meminta masyarakat yang mengetahui penyalahgunaan agar melapor.

“Mereka (penyalahguna) harus ditangkap. Kasihan banyak orang miskin yang kesulitan mendapat rezeki, bantuannya disalahgunakan,” tegasnya.

Sebelumnya total penerima bantuan pangan ini sebanyak 80.875 orang, kemudian jumlahnya berkurang 1.404 orang  menjadi 79.471 orang.

Berkurangnya penerima ini karena sejumlah sebab, seperti meninggal dunia, alamat tidak diketahui, berstatus ASN, TNI, Polri, tidak lagi miskin dan terindikasi terlibat judi online.

Baca juga: Alokasikan Rp 300 Juta untuk Bangun Saluran Air Atasi Genangan di Jl Anggrek Kota Blitar

Menurut Gatut Sunu, pemberian minyak ini adalah hal baru dalam paket bantuan pangan.

Ia berharap bantuan pangan juga dialokasikan untuk Bulan Desember 2025 nanti.

“Harapannya bantuan ini tepat sasaran untuk orang miskin dan tidak dijual lagi,” tandasnya.

Kepala Badan Urusan Logistik (Bulog) Cabang Tulungagung,  Yonas Haryadi Kurniawan, mengatakan total beras yang disalurkan untuk Kabupaten Tulungagung sebanyak 1.589 ton.

Sedangkan minyak goreng jenis Minyak Kita yang disiapkan sebanyak 317.000 liter untuk 2 bulan.

Minyak goreng ini adalah minyak goreng bersubsidi milik pemerintah yang selama ini banyak digunakan untuk operasi pasar.

“Minyak Kita ini hanya bisa keluar jika ada DMO (Domestic Market Obligation)  dari pemerintah. Jika selama ini dipakai untuk operasi pasar, kali ini untuk bantuan pangan,” jelas Yonas.  

(David Yohanes/TribunMataraman.com)

Editor : Sri Wahyunik