Pemkab Trenggalek Mantabkan Operasional Koperasi Merah Putih Lewat Jalan Berikut

Ringkasan Berita:

• 157 Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) dan Koperasi Kelurahan Merah Putih (KKMP) di Kabupaten Trenggalek telah dibentuk.
• Dari 157 koperasi tersebut, baru lima koperasi yang sudah beroperasi
• Demi mendorong percepatan operasional koperasi merah putih, Pemkab Trenggalek tengah mendata aset desa dan kelurahan dalam rangka pendirian gerai koperasi merah putih

TRIBUNMATARAMAN.COM | TRENGGALEK - 157 Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) dan Koperasi Kelurahan Merah Putih (KKMP) di Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur, telah dibentuk.

Dari 157 koperasi tersebut, baru lima koperasi yang sudah beroperasi

Demi mendorong percepatan operasional koperasi merah putih, Pemkab Trenggalek tengah mendata aset desa dan kelurahan dalam rangka pendirian gerai koperasi merah putih.

Hal tersebut sejalan dengan instruksi Presiden nomor 17 tentang Percepatan Pembangunan Fisik Gerai, Pergudangan, dan Kelengkapan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih

"Saat ini yang menjadi atensi kita adalah instruksi Presiden nomor 17, kita melakukan pendataan aset-aset desa, lahan untuk pendirian gerai KDMP. Dan aset-aset kelurahan untuk pendirian gerai KKMP," kata Kepala Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perdagangan (Komidag) Kabupaten Trenggalek, Saniran, Senin (3/11/2025).

Sembari itu, Dinas Komidag juga menggandeng Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk keliling ke koperasi merah putih.

Tujuannya adalah untuk memetakan potensi kerjasama antara koperasi dengan BUMN.

Sejumlah BUMN yang tergabung dalam rombongan tersebut mulai dari bank Himbara (Himpunan Bank Negara) yaitu BRI, BNI, Mandiri, dan BTN, lalu PLN, Bulog, ID Food, kemudian Pertagas, Kantor Pos dan sebagainya.

"Harapannya BUMN akan melakukan sosialisasi, lalu bisa mengetahui ada potensi apa di desa tersebut yang bisa dikerjasamakan dengan KDKMP. Mungkin hitung-hitungan profitnya akan kelihatan, proses bisnisnya bagaimana, pesanan dan sebagainya," ucap Saniran.

Di sisi lain, Dinas Komidag juga menyiapkan Sumber Daya Manusia (SDM) pengurus koperasi merah putih yang kompeten di Trenggalek.

Sementara pengurus koperasi merah putih mayoritas pengurusnya adalah orang-orang baru yang masih awam di dunia koperasi.

Maka dari itu Dinas Komidag memberikan bimbingan teknis dan sosialisasi tentang tata kelolaan koperasi termasuk pengetahuan dan perkoperasian serta manajemen dan kelembagaan koperasi dan sebagainya.

"Tata kelola kelembagaannya harus mantap, kuat sehingga mereka akan tahu persis aturan main perkoperasian. Kemudian tentang manajemen usaha dan perencanaan, permodalan. Jangan sampai ada penyimpangan dan keragu-raguan serta potensi risiko, maka harus kita beri informasi itu," ucap Saniran.

Baca juga: LIPUTAN KHUSUS Optimisme KDMP Karangsoko Trenggalek Gerakkan Ekonomi Warga dari Potensi Lokal

Yang tidak kalah penting, pengurus koperasi harus menguasai pengelolaan dan pelaporan keuangan koperasi termasuk tata cara melakukan rapat anggota setiap akhir tahunnya.

Saniran mengakui, SDM pengurus menjadi hal yang perlu disiapkan sebelum koperasi merah putih benar-benar operasional. Untuk itu lah di Trenggalek baru lima koperasi merah putih yang saat ini sudah benar-benar beroperasi.

Lima koperasi yang sudah beroperasi antara lain KDMP Desa Tumpuk, Kecamatan Tugu, yang sudah kerja sama dengan Dapur MBG atau SPPG (Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi).

Kemudian KDMP Karangsoko, Kecamatan Trenggalek, kemudian KDMP Kedung Sigit, Kecamatan Karangan, dan KDMP Wonoanti, Kecamatan Gandusari yang akan bekerja sama dengan PT PPI (Perusahaan Perdagangan Indonesia) dalam rangka penyediaan sembako. 

"Lalu KDMP Desa Ngares juga akan kami fasilitasi kerja sama dengan Toko swalayan berjejaring dalam rangka mengoperasionalkan koperasi," ucap Saniran.

Sedangkan modalnya, berdasarkan Permenkeu 49/2025, koperasi merah putih bisa mengajukan pinjaman hingga Rp 3 miliar dengan bunga 6 persen per tahun.

Di Kabupaten Trenggalek, Himbara yang ditunjuk untuk menyalurkan pinjaman tersebut adalah BRI.

Hanya saja angka Rp 3 miliar tersebut dibagi menjadi dua skema, yaitu Rp 500 juta untuk operasional, sedangkan yang Rp 2,5 miliar untuk investasi.

"Jadi untuk operasional ini koperasi dapat mengajukan pinjaman Rp500 juta, cuman harus melalui proposal bisnis yang disepakati dalam musyawarah desa. Karena nanti ketika ada problem, gagal bayar dan sebagainya maka maksimal 30 persen dari dana desa itu dijaminkan untuk kegagalan di tahun ke-6," tegas Saniran.

Namun demikian, ia menegaskan pinjaman tersebut bukan satu-satunya akses modal. Banyak akses modal lain mulai dari modal penyertaan dari anggota hingga hibah.

Saniran sendiri memastikan lima koperasi merah putih di Trenggalek yang sudah operasional belum ada yang mengajukan pinjaman ke bank.

"Modalnya dari anggota, penyertaan dan sebagainya. Jadi memang yang bagus ya kami harapkan modal sendiri bukan pinjaman. Modal dari pengurus juga bisa. Misalnya pengurus memandang bahwa koperasi ini potensinya bagus, kami punya uang cukup. Maka pengurus bisa memberikan modal pada koperasi dalam bentuk penyertaan modal," terangnya.

Baca juga: Koperasi Merah Putih, Cara Warga Ngronggo Kota Jaga Kemandirian Ekonomi

Saniran sendiri optimis bisnis usaha koperasi merah putih ini akan berkembang dan akan mendapatkan antusias yang besar dari masyarakat karena harga yang dipatok harus menggunakan Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah.

Walaupun demikian, ia memastikan keberadaan koperasi merah putih tidak akan mematikan toko kelontong. 

"Nanti itu bagian dari jaringan kolaborasi. Harapannya nanti peraturan undang-undangnya juga akan keluar. Jadi tidak mematikan perekonomian yang sudah ada karena memang prinsip pendirian koperasi itu meningkatkan perekonomian di desa," pungkasnya.

(Sofyan Arif Candra/TribunMataraman.com)

Editor : Sri Wahyunik