Antisipasi Unjuk Rasa Ricuh, Berkas Penting dan Kendaraan Dinas DPRD Trenggalek Diamankan 

TRIBUNMATARAMAN.COM | TRENGGALEK - DPRD Trenggalek mengantisipasi adanya unjuk rasa yang berujung kerusuhan seperti yang terjadi di kabupaten/kota lain.

Dari pantauan TribunMataraman.com di lokasi, suasana kantor DPRD Trenggalek nampak lebih sepi dibandingkan hari-hari biasanya. Tidak ada aktivitas berarti baik di ruang paripurna, komisi, maupun fraksi.

Pemandangan berbeda nampak di lobi Kantor DPRD Trenggalek. Sejumlah anggota TNI nampak berjaga sembari mengobrol dengan sejumlah ASN (Aparatur Sipil Negara).

Sekretaris DPRD Kabupaten Trenggalek, Mohtarom menuturkan sejumlah berkas, dokumen penting, serta kendaraan dinas di kantor DPRD Trenggalek diamankan di beberapa lokasi yang aman.

Aset-aset seperti kendaraan dinas roda dua dan roda empat dipindahkan ke lokasi aman. Sedangkan arsip dan dokumen penting, khususnya SPJ 2025, dibawa pulang oleh masing-masing pengelola kegiatan.

"Kalau arsip itu sampai rusak atau dibakar, kita tidak bisa menunjukkan bukti kepada auditor untuk pertanggungjawaban anggaran 2025. Jadi arsip dan laptop pegawai kami minta dibawa pulang," jelas Mohtarom, Selasa (2/9/2025).

Baca juga: Pasca Kerusuhan, Pemkab Kediri Buka Hotline Khusus Pengembalian Barang Jarahan

Sedangkan untuk pengamanan karyawan jika unjuk rasa jadi dilaksanakan, seluruh parkir difokuskan di parkir belakang.

Sehingga jika halaman depan DPRD Trenggalek penuh dengan massa, maka karyawan bisa meninggalkan Kantor DPRD Trenggalek lewat pintu belakang.

"Kalau pekerjaan kita tetap masuk seperti biasa, karena (unjuk rasa) itu juga masih sifatnya simpang siur, dan belum ada info resmi," lanjutnya.

Mohtarom sendiri sudah koordinasi dengan Polres Trenggalek, yang juga menginformasi belum ada surat pemberitahuan unjuk rasa yang masuk kendati di media sosial banyak beredar informasi mengenai adanya rencana aksi unjuk rasa Rabu (3/9/2025) yang mengatasnamakan Konsorsium Masyarakat Trenggalek Menggugat.

"Jadi sampai sekarang (ajakan unjuk rasa) itu hanya di medsos untuk menggerakkan massa tetapi secara resmi siapa yang akan ke sini dan bertanggung jawab, belum ada surat yang masuk ke polres," jelas Mohtarom.

Status tersebut akan diberlakukan hingga tanggal 5 September, sehingga sampai tanggal tersebut agenda DPRD Trenggalek ditunda untuk sementara waktu.

"Hasil rapat koordinasi pimpinan DPRD dengan ketua-ketua fraksi dan pimpinan DPRD itu diputuskan semua agenda di DPRD utamanya yang terkait dengan kunjungan kerja maupun sosialisasi atau uji publik sementara ditunda sampai dengan kondisi memungkinkan," pungkasnya.

(Sofyan Arif Candra/TribunMataraman.com)

Editor : Sri Wahyunik