RUU APBN 2025 Akhirnya Disetujui, Ketua Banggar DPR Sampaikan Rinciannya

TRIBUNMATARAMAN.COM - Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah menyatakan seluruh fraksi DPR menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2026. 

Pada Rapat Paripurna DPR Ke 5 hari ini, Selasa (23/9/2025), sejumlah fraksi yang setuju di antaranya, Fraksi PDI Perjuangan, Fraksi Partai Golkar, Fraksi Partai Gerindra, Fraksi Partai NasDem, fraksi PKB, fraksi PKS, fraksi PAN dan Fraksi Partai Demokrat.

"Seluruh fraksi menyetujui atau menerima RUU tentang APBN tahun anggaran 2026 untuk dilanjutkan dalam pembicaraan tingkat dua pengambilan keputusan dalam rapat paripurna hari ini untuk disahkan menjadi undang-undang," ucapnya.

DPR juga mengapresiasi Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa yang menyepakati stimulan paket ekonomi 8+4+5 senilai Rp16,23 triliun untuk tahun anggaran 2025. Stimulus itu dialokasikan untuk bantuan pangan, insentif pajak, ketenagakerjaan, perumahan, dan sektor lainnya.

"DPR mengapresiasi kepada Menteri Keuangan yang langsung merespons menyepakati stimulan Rp 16,23 triliun untuk ditambah. Selain beras 10 kilogram juga akan nambah minyak goreng 2 liter. Karena itu adalah hasil kesepakatan ketika kami konsultasi dengan pimpinan DPR. Dan atas perintah pimpinan DPR itulah kami sampaikan dalam raker badan anggaran dan disambut dengan respon yang positif. Saat itu juga disetujui oleh Menteri Keuangan kita," tambahnya.

Sebelumnya rapat dibuka oleh pimpinan DPR RI, Ketua DPR Puan Maharani yang menyampaikan beberapa agenda hari ini. 

Selain mengesahkan RAPBN tahun 2026, rapat dilanjutkan dengan penyampaian laporan dari Ketua Banggar DPR RI Said Abdullah tentang RAPBN di antaranya mengenai dasar-dasar asumsi ekonomi makro Indonesia pada tahun 2026.

Said menyampaikan pertumbuhan ekonomi Indonesia ke depan dipatok 5,4 persen dengan inflasi sebesar 2,5 persen. Nilai tukar rupiah yang ditetapkan untuk tahun depan adalah berada pada Rp16.500 per USD.

Adapun suku bunga SBN 10 tahun ditetapkan sebesar 6,9 persen. Harga minyak mentah Indonesia ditetapkan USD 70 per barel.

Lifting minyak bumi ditargetkan menjadi 610 ribu barel per hari. Kemudian lifting gas bumi yang ditarget sebesar 984 ribu barel per hari.

Keseluruhan kesepakatan rancangan target tersebut difungsikan sebagai fondasi penting bagi pemerintah dan juga Banggar DPR RI untuk mendorong keinginan pemerintah yang menetapkan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,4 persen tersebut.

Pada kesempatan ini Badan Anggaran DPR melaporkan sejumlah kesepakatan pada asumsi ekonomi makro, target indikator kesejahteraan dan postur RAPBN 2025. 

Keseluruhan kesepakatan angka angka diatas kita asumsikan sebagai fondasi penting bagi pemerintah. Badan Anggaran DPR mendukung keinginan pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi lebih tinggi. Pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 7-8 persen dalam jangka menengah. Dengan demikian pertumbuhan ekonomi 5,4 persen di atas sebagai fondasi penting bagi pemerintah. 

Melalui RAPBN 2026, Badan Anggaran DPR bersama pemerintah menyepakati penambahan tiga indikator kesejahteraan, antara lain; (1) Indeks Kesejahteraan Petani yang merupakan penyempurnaan dari instrumen Nilai Tukar Petani dan Nilai Tukar Nelayan, (2) penciptaan lapangan kerja formal, sebagai indikator mengukur proporsi angkatan kerja dengan yang bekerja secara berkualitas dan (3) GNI per Kapita sebagai indikator pendapatan rata rata warga negara.

Keseluruhan indikator kesejahteraan diatas kita gunakan untuk melihat seberapa besar dampak kegiatan pembangunan. Setidaknya ada tiga keseimbangan penting dari keseluruhan indikator pembangunan di atas.