Kelangkaan BBM di Jember Bukti Lemahnya Koordinasi Antar Pemangku Kepentingan

TRIBUNMATARAMAN.COM | JEMBER - Penutupan jalur Gumitir menyebabkan krisis BBM di Kabupaten Jember dan wilayah lain di sekitarnya. 

Krisis BBM ini rupanya memberi efek domino yang luar biasa dan di luar perkiraan. 

Misalnya, anak-anak sekolah terpaksa harus mengikuti pembelajaran daring, para pengemudi ojek online tak bisa beroperasi, hingga terjadinya panic buying dan tindakan segelintir orang yang memanfaatkan situasi untuk menjual BBM eceran dengan harga tak wajar. 

Baca juga: Kemacetan di Banyuwangi Juga Picu Kelangkaan BBM di Kabupaten Jember

Berbagai dampak yang ditimbulkan oleh penutupan jalur gumitir ini menunjukkan bahwa ada kelemahan dalam koordinasi antara pemangku kepentingan. 

Namun, menurut Ciplis Gema Qoriah, dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember, berbagai dampak ini juga menjadi momentum untuk belajar dan melakukan antisipasi serta mitigasi persoalan secara kolektif. 

"Saya pikir ini momentum. Lesson learned, supaya ke depan tidak lagi terjadi, dan tidak lagi menjadi salah satu tanggung jawab satu pihak atau satu lembaga, tapi semua pihak terkait harus bergerak," kata Ciplis, Kamis (31/7/2025).

Ciplis menekankan perlunya keterlibatan semua pemangku kepentingan dan kebjakan untuk membahas antisipasi dan mitigasi secara intensif sebelum pemerintah mengeluarkan kebijakan yang berdampak terhadap masyarakat, seperti penutupan jalan di Gumitir.

"Koordinasi antarlembaga terkait ini penting. Seperti dalam hal penutupan jalur Gumitir ini, Jadi Pemerintah Provinsi Jatim, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Pertamina, dan PT Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan Indonesia Ferry (ASDP) harus bergerak bersama," jelas Ciplis.

Ciplis berpendapat tanggung jawab kelangkaan BBM tidak bisa hanya diarahkan ke satu pihak.

"Saya melihat di sini gangguan-gangguan atau hambatan ini sepertinya karena jauh dari antisipasi koordinasi dari berbagai pihak. Ini kan satu ruangnya PUPR, satu ruangnya pemerintah daerah," bebernya.

Simulasi kebijakan itu jika terjadi seperti ini, apa yang harus dilakukan, dan siapa yang melakukan. Semua stakeholder harus bergerak.

"Saya pikir ini sudah tidak lagi saatnya untuk menyalahkan salah satu pihak," tambah Ciplis.

Ciplis mangepresiasi langkah cepat Pertamina dalam mengatasi krisis BBM di Jember. Namun dia menilai, ke depan kereta api bisa menjadi solusi yang membuat suplai BBM ke Jember tak tergantung pada kondisi jalan. Apalagi di Jember ada depo di Gebang yang dilewati jalur kereta api.

Ciplis mengusulkan pengaktifan kembali suplai bahan bakar minyak (BBM) ke Kabupaten Jember, Jawa Timur, dengan menggunakan kereta api.

"Saya pikir model transportasi pendistribusian dengan kereta bisa jadi alternatif. Saya pikir Pertamina dan pemerintah daerah harus memikirkan ke depan bagaimana antisipasi jika terjadi hal yang sama seperti saat ini dan mencari alternatif cara pendistribusiannya," papar Ciplis.