Jokowi Reshuffle 2 Menteri PDI Perjuangan, Said Abdullah : Tak Mungkin Kita Ratapi Itu

Jokowi Reshuffle 2 Menteri PDI Perjuangan, Said Abdullah : Tak Mungkin Kita Ratapi Itu

Editor: Rendy Nicko
Dok Pribadi Said Abdullah
Ketua Banggar DPR RI Said Abdullah Beri Masukan Antisipasi Dampak Rupiah Loyo 

TRIBUNMATARAMAN.COM - Presiden Joko Widodo melantik sejumlah menteri, wakil menteri, hingga kepala badan dalam reshuffle kabinet yang berlangsung pada Senin (19/8/2024).
Ada tiga menteri baru yang diangkat, menggantikan dua menteri asal PDI Perjuangan yang tak lagi menjabat.
Selain itu, Jokowi menambah kursi untuk jabatan wakil menteri komunikasi dan informatika.

Mengenai hal ini, Ketua Banggar DPR RI Said Abdullah mengatakan bahwa Indonesiam enganut sistem presidensial. Artinya presiden memiliki kewenangan mengangkat dan memberhentikan menteri atau pejabat setingkat menteri.

"Itu hak prerogatif yang diberikan konstitusi kepada presiden. Jadi kalau presiden memberhantikan menteri itu kita hormati sebagai kewenangan beliau," ucapnya.

Selain itu, Legislator PDI Perjuangan itu juga menerangkan bahwa semua kader PDI Perjuangan yang sekarang menjabat sebagai menteri telah diwakafkan untuk kebaikan sebesar besarnya bagi optimalnya jalannya pemerintahan.

"Jadi kalau Presiden Jokowi memandang perlu ada evaluasi atau kebutuhan lainnya, sehingga sejumlah kader PDI Perjuangan diberhentikan, ya kita hormati itu. Sehingga tidak mungkin kami meratapi itu, karena begitulah mekanisme tata negara kita. Apalagi kami akan mengawal pemerintahan ini sampai berakhir di bulan Oktober sesuai amanat kongres dan ini kami junjung tinggi keputusan kongres tersebut krn bagian dari ketaatan kepada konstitusi kami.  Lagi pula, per Oktober nanti pemerintahan berganti ke Pak Prabowo," terang Said.

Saat ini, dirinya dan PDI Perjuangan lebih fokus memikirkan tentang pemenangan Pilkada 2024. Sebab pilkada serentak ini memiliki makna penting sebagai bentuk pengabdian kader kader PDI Perjuangan, untuk mendapatkan kepercayaan rakyat.

"Sebab jalannya pemerintahan di daerah akan berdampak maju mundurnya daerah. Apalagi pilkadanya serentak, sehingga kami harus memikirkan strategi yang terbaik untuk menyukseskan calon calon yang kami usung dan dukung," jelasnya. (*)

(TribunMataraman.com)

Berita Terkait

Ikuti kami di

AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved