Korupsi Mobil Siaga Bojonegoro

Banggar DPRD Bojonegoro Siap Diperiksa Kejari Terkait Korupsi Pengadaan Mobil Siaga

Banggar DPRD Bojonegoro akan kooperatif menyambut rencana pemeriksaan Kejari Bojonegoro soal dugaan Korupsi Pengadaan Mobil Siaga Bojonegoro. 

Editor: eben haezer
ist
Wakil Ketua Banggar DPRD Bojonegoro Sukur Priyanto. 

TRIBUNMATARAMAN.COM |  BOJONEGORO - Badan Anggaran (Banggar) DPRD Bojonegoro akan kooperatif menyambut rencana pemeriksaan Kejari Bojonegoro soal dugaan Korupsi Pengadaan Mobil Siaga Bojonegoro. 

"Terkait rencana pemeriksaan Kejari Bojonegoro untuk Banggar DPRD Bojonegoro soal Korupsi Pengadaan Mobil Siaga, saya siap diperiksa," ujar Sukur Priyanto, Kamis (18/7/2024) siang.

Wakil Ketua Banggar DPRD Bojonegoro ini menegaskan, dirinya akan memberikan keterangan-keterangan riil yang diperlukan Kejari Bojonegoro untuk menyelisik Korupsi Pengadaan Mobil Siaga.

Baca juga: Usut Korupsi Pengadaan Mobil Siaga, Kejari Bojonegoro Akan Periksa Tim Banggar DPRD

Sukur meneruskan, dirinya memang menyesalkan Pengadaan Mobil Siaga direalisasikan dengan mekanisme yang dinilai Kejari Bojonegoro tak tepat dan koruptif tersebut.

"Dulu saat program Pengadaan Mobil Siaga ini dipaparkan eksekutif (Pemkab Bojonegoro, red), saya menolak program itu," tandas politisi yang juga Ketua DPC Partai Demokrat Bojonegoro ini.

Menurut Sukur, Pengadaan Mobil Siaga itu memang tak ideal. Mobil Siaga mestinya diberikan ke semua desa se-Kabupaten Bojonegoro yang jumlahnya 419 desa. Bukan untuk desa-desa tertentu.

"Mestinya, mekanismenya juga tidak dengan pemberian Bantuan Keungan Khusus Desa lalu pemdes membeli Mobil Siaga sendiri. Namun, mestinya mekanismenya terpusat," jelasnya.

Artinya, lanjut dia, Mobil Siaga dibeli Pemkab Bojonegoro via e-Katalog. Lalu, Mobil Siaga diserahkan ke desa. Dengan mekanisme terpusat itu, pembelian Mobil Siaga akan lebih efektif anggaran.

"Pemdes juga tidak perlu repot mengadakan lelang pembelian Mobil Siaga. Mengingat, pemdes itu mayoritas kurang berpengalaman dalam hal tersebut," imbuhnya.

Sayangnya, keluh pria juga Wakil Ketua DPRD Bojonegoro ini, penolakan dan sarannya terkait Pengadaan Mobil Siaga itu tak digubris suara mayoritas. Program tersebut pun kemudian tetap terealisasi.

Sementara itu, Ketua Banggar DPRD Bojonegoro, Abdulloh Umar selaku belum berkomentar. Politisi gaek PKB tersebut belum merespon upaya konfirmasi jurnalis. 

(yusab alfa ziqin/tribunmataraman.com)

editor: eben haezer

Berita Terkait

Ikuti kami di

AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved