Permintaan PKB Jatim ke Bakal Calon Kepala Daerah di Pilkada Serentak 2024, Anik: Turun Temui Rakyat

TRIBUNMATARAMAN.COM, SURABAYA - Permintaan DPW PKB Jatim kepada bakal calon kepala daerah baik di Pilkada Jatim 2024 maupun di Pilkada Serentak 2024.

PKB Jatim meminta para bakal calon kepala daerah yang sudah mendapatkan dukungan DPP untuk bekerja meningkatkan popularitas hingga elektabilitas jelang Pilkada serentak 2024.

Para bacakada juga diharapkan intensif membangun komunikasi politik guna meluaskan dukungan. 

Sebagai informasi, belum lama ini DPP PKB mengumumkan 64 nama calon kepala daerah yang mendapatkan dukungan untuk Pilkada serentak 2024.

Baca juga: PDIP Sodorkan Cawagub ke Khofifah untuk Pilkada Jatim 2024, Demokrat Bereaksi dan Bahas Emil Dardak

Dari jumlah itu, 10 di antaranya adalah daerah di Jawa Timur dan sebagian merupakan kader internal PKB.

Misalnya, Thoriqul Haq untuk Kabupaten Lumajang. 

"Mereka harus meningkatkan elektoral dengan menaikkan popularitas. Minimal pada Juni akhir hingga awal Juli, popularitas harus menyentuh diatas 80 persen," kata Sekretaris DPW PKB Jatim Anik Maslachah saat dihubungi dari Surabaya, Minggu (2/6/2024).

Tugas ini berlaku termasuk kepada calon kepala daerah yang merupakan petahana.

Menurut Anik, peningkatan popularitas menjadi keniscayaan dan tahap awal untuk bisa meraih banyak dukungan dari masyarakat.

Peningkatan popularitas juga bisa dilakukan dengan turun menemui masyarakat. 

Sementara itu, Anik menegaskan komunikasi politik juga perlu terus dilakukan.

Tujuannya membangun koalisi dukungan untuk Pilkada mendatang.

Komunikasi politik menjadi hal penting terutama kepada para cakada yang belum memiliki pendamping atau wakil. 

Dari pengumuman DPP sebelumnya, selain Lumajang, daerah seperti Bojonegoro dan Blitar juga masih memuat nama tunggal untuk calon kepala daerah atau belum satu paket dukungan untuk wakil kepala daerah.

"Sehingga, kami harap komunikasi politik bisa dilakukan," ungkap Anik. 

Komunikasi dimaksud harus dilakukan dengan berbagai politik tanpa sekat. Termasuk juga dengan berbagai stakeholders penting seperti kiai dan tokoh masyarakat di daerah. "Komunikasi itu harus menyesuaikan karakteristik daerah masing-masing," ujar wakil ketua DPRD Jatim itu.

(Yusron Naufal Putra/TribunMataraman.com)