Rekapitulasi Suara Rampung, Luluk Nur Hamidah Kritisi Adanya Politik Uang yang Masif

TRIBUNMATARAMAN.COM | SURABAYA - Calon Gubernur Jawa Timur nomor urut 1, Luluk Nur Hamidah, menyampaikan catatan kritis terkait penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Jawa Timur (Pilgub Jatim) 2024.

Komentar ini disampaikan Luluk usai KPU Jatim merampungkan rekapitulasinya.

Sekadar informasi, pasangan Khofifah-Emil keluar menjadi pemenang dengan perolehan suara lebih dari 12,1 juta, pasangan Risma-Gus Hans di urutan kedua dengan perolehan 6,7 juta suara, dan pasangan Luluk-Lukman sendiri memperoleh 1,7 juta suara.

Bagi Luluk sendiri, bukan perihal menang atau kalah yang menjadi catatannya di Pilgub Jatim 2024.

Urusan menang dan kalah, menurutnya, sudah menjadi suatu keniscayaan yang mau tidak mau harus diterima dengan lapang dada.

Catatan kritis Luluk kali ini tidak menitikberatkan pada hasil Pilkada, tapi difokuskan pada bagaimana proses pilkada itu dilaksanakan.

Luluk mengaku memiliki banyak bukti adanya tindakan yang mencederai proses demokrasi di Jatim bahkan dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) selama proses Pilgub berlangsung.

“Kami mengapresiasi seluruh pihak yang telah bekerja keras demi terselenggaranya Pilgub Jatim 2024. Terima kasih kepada KPU, Bawaslu, serta seluruh jajaran penyelenggara yang telah menjalankan tugasnya. Namun, sebagai calon yang ikut berkontestasi langsung, saya memiliki beberapa catatan penting terkait penyelenggaraan ini,” ujar Luluk, Selasa (10/12/24).

Luluk menyoroti sejumlah indikasi pelanggaran yang mencederai prinsip kejujuran dan keadilan dalam demokrasi. Ia menyebut adanya praktik politik uang yang masif, termasuk pembagian sembako berupa beras, minyak goreng, dan uang tunai yang dilakukan menjelang hari pencoblosan.

“Bahkan, ditemukan stiker kampanye yang jelas-jelas melekat pada bantuan tersebut. Hal ini sangat mencederai integritas Pemilu,” tegas Luluk.

Selain itu, Luluk juga mengkritisi temuan TPS dengan hasil yang mencurigakan, seperti suara yang seratus persen untuk pasangan tertentu dan fakta adanya pemilih yang mencoblos lebih dari satu kali.

“Praktik semacam ini tidak hanya merugikan saya sebagai calon, tetapi juga masyarakat luas yang menginginkan Pemilu yang bersih dan adil,” tambah Luluk.

Menurut Luluk, kecurangan semacam ini tidak dapat dinormalisasi dan harus menjadi perhatian serius. Ia menekankan bahwa meskipun hasil Pemilu bisa diterima sebagai bagian dari proses demokrasi, evaluasi mendalam terhadap penyelenggaraan tetap diperlukan.

“Jika prinsip kejujuran dan keadilan diabaikan, potensi kerugian akan dirasakan oleh semua pihak,” ujarnya.

Luluk menutup pernyataannya dengan harapan agar temuan pelanggaran ini menjadi catatan perbaikan di masa mendatang. Ia meminta seluruh pihak untuk tidak membiarkan praktik semacam ini terus berulang.