Soal Pilwali Surabaya, BHS: Calon dari Gerindra Harus Lewati Mekanisme Partai

TRIBUNMATARAMAN.COM - Ketua Dewan Penasehat DPD Gerindra Jawa Timur, Bambang Haryo Soekartono (BHS) menjelaskan bahwa seluruh calon kepala daerah yang akan maju Pilkada 2024 melalui partai ini harus mengikuti mekanisme yang ditentukan.

Nantinya, DPP Gerindra akan memutuskan calon terbaik yang akan diusung di Pilkada. Termasuk di Pilwali 2024.

Seperti diketahui, berdasarkan Keputusan KPU Pusat, Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak, Termasuk Pilwali Surabaya 2024 akan dilaksanakan pada 27 November 2024 mendatang

Baca juga: Mulai Proses Penjajakan, PDIP Beber Kriteria Kandidat untuk Pilkada Jatim 2024

"Partai memiliki jaringan yang langsung ke masyarakat. Di Surabaya misalnya, partai juga memiliki pengurus ranting, anak cabang, maupun DPC," kata pria yang akrab disapa BHS ini ketika dikonfirmasi di Surabaya.

Terkait dengan rencana mantan istrinya, Asrilia Kurniati yang maju sebagai bakal calon walikota Surabaya melalui lewat jalur perorangan (independen), BHS tak mengetahui. Sekalipun, Asrilia juga pernah menjadi Calon Legislatif (Caleg) Gerindra di Pemilu 2019 lalu.

Namun menurutnya, seorang kandidat kepala daerah seharusnya memiliki modal pengetahuan mumpuni. Apalagi, untuk memimpin kota sebesar Surabaya.

Saat ini, Surabaya di bawah kepemimpinan Wali Kota Eri Cahyadi telah berjalan baik. Terutama, dalam pengembangan Sumber Daya Manusia seperti perbaikan kesehatan, pengentasan kemiskinan, hingga pengurangan pengangguran.

Baca juga: Asrilia Founder IPIP Isyaratkan Maju Pilwali Surabaya Lewat Jalur Independen, Mulai Dekati Anak Muda

"Tidak hanya (mengetahui) pasar saja. Saat ini, misalnya masalah stunting. Di tangan Wali Kota Eri Cahyadi, angka stunting yang tinggi sekarang dengan penanganan yang bagus, sudah hampir nol," kata BHS yang juga Caleg terpilih Gerindra untuk DPR RI ini.

Hingga saat ini, Gerindra belum memutuskan calon yang diusung dalam Pilkada Surabaya. Semua potensi masih terbuka, termasuk untuk mengusung Eri Cahyadi.

"Saat ini, Pemerintah Kota sudah cukup bagus. Namun, memang dari DPC Gerindra belum mengajukan nama yang akan diusung sebagai bakal calon walikota dan wakil walikota Surabaya," katanya.

Proses penjaringan calon Gerindra di Pilkada akan berjalan menyesuaikan dengan timeline dari KPU. "(Penjaringan kepala daerah Gerindra) dengan mekanisme usulan dari DPC kepada DPD Provinsi Jatim, kemudian ke DPP untuk diolah," kata BHS.

Menurutnya, calon kepala daerah ke depan harus memiliki program yang baik untuk memberikan kemajuan kepada masyarakat. Calon dari Gerindra juga harus bisa mengimplementasikan program nasional yang nantinya dijalankan pemerintahan baru di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto sebagai presiden.

"Kalau ada program baik dan sudah bermanfaat bagi masyarakat, harus dilanjutkan. Jangan sampai masyarakat menjadi dirugikan," kata pria yang pernah mencalonkan di Pilkada Sidoarjo tahun 2020 ini.

Disinggung soal kemungkinan pihaknya ikut mencalonkan di Pilkada Surabaya, dirinya memilih akan konsentrasi di DPR RI. "Saya harus pertanggungjawabkan perolehan suara yang saya dapat dari Dapil Surabaya dan Sidoarjo," kata BHS yang menjadi caleg peraih tertinggi di dapil Jatim 1 (Surabaya-Sidoarjo) untuk DPR RI ini.

Sebelumnya, Founder Ikatan Perempuan Indonesia Peduli (IPIP), Asrilia Kurniati mengisyaratkan akan turun dalam pemilihan kepada daerah (Pilkada) 2024. Maju sebagai Calon Wali Kota di Pemilihan Wali Kota (Pilwali) Surabaya, ia memilih jalur perorangan/non-partai.

Di dunia politik, Lia juga tercatat pernah menjadi politisi Partai Gerindra. Pada 2019 lalu, Lia bahkan pernah menjadi Calon Legislatif (Caleg) Gerindra untuk DPRD Provinsi dari dapil Jatim 1 (Surabaya) namun belum terpilih.

(bobby c koloway/tribunmataraman.com)

editor: eben haezer