Berita Trenggalek

Status Tanggap Darurat Bencana Alam Trenggalek Dicabut, Pemkab Fokus ke Pemulihan

Status tanggap darurat bencana alam Pemkab Trenggalek telah dicabut pada 31 Desember 2022. Kini pemkab fokus memulihkan infrastruktur yang rusak

Editor: eben haezer
tribunmataraman.com/sofyan arif candra
Jembatan yang Menghubungkan Kabupaten Trenggalek dengan Kabupaten Ponorogo via Kecamatan Panggul, Kabupaten Trenggalek ambrol, Rabu (28/12/2022). 

TRIBUNMATARAMAN.COM - Status tanggap darurat bencana alam Pemkab Trenggalek telah dicabut pada 31 Desember 2022.

Seiring dengan itu, pemkab Trenggalek tengah fokus pada aspek pemulihan dampak bencana yang terjadi pada bulan Oktober hingga November 2022 lalu.

"Saat ini kita memasuki fase rehabilitasi rekonstruksi, fase pemulihan dampak bencana alam" kata Kalaksa BPBD Trenggalek, Stefanus Triadi, Jumat (13/1/2023).

Fase pemulihan yang dimaksud meliputi perbaikan jembatan hingga plengsengan, serta relokasi rumah warga terdampak bencana hidrometeorologi banjir dan longsor.

"Fase Pemulihan ini melibatkan pemerintah daerah, provinsi hingga pemerintah pusat," lanjutnya.

Ia merinci dalam bulan Oktober - November terjadi bencana alam banjir yang terjadi di 30 desa/kelurahan dari lima kecamatan.

Selain itu terjadi tanah longsor di 52 lokasi dari 23 desa di delapan kecamatan mengakibatkan beberapa warga terpaksa direlokasi yaitu 29 rumah warga Desa Sumurup di Kecamatan Bendungan.

"Mereka terpaksa direlokasi lantaran rumah mereka sudah tidak layak huni akibat longsor," jelas Triadi.

Dari 29 warga Sumurup tersebut, sebanyak 25 warga diantaranya direlokasi di lahan milik Pemerintah Provinsi, sementara yang lainnya menempati lahannya masing-masing.

Selain beberapa warga Sumurup, relokasi juga dilakukan pada 14 rumah warga di Desa Pandean, Kecamatan Dongko. 

Saat ini mereka tinggal di rumahnya masing-masing sembari proses perbaikan. Namun jika sewaktu-waktu bencana melanda telah disiapkan bekas bangunan SDN 3 Dongko yang tidak terpakai.

Lebih lanjut, untuk perbaikan pemulihan dampak bencana itu, akan mengolaborasikan anggaran dari pemerintah daerah, provinsi hingga pusat.

Mulai dari perbaikan tiga jembatan dari tujuh jembatan di wilayah Kecamatan Watulimo dan Munjungan yang putus akibat bencana banjir hingga biaya relokasi 29 rumah warga di Sumurup tersebut.

"Selain dari daerah, kemudian BTT Provinsi, kita juga mengajukan anggaran pemulihan dampak bencana dari BNPB, misalnya untuk perbaikan plengsengan dan lain sebagainya. Mudah-mudahan segera turun," ucap Triadi.

Halaman
12
  • Ikuti kami di

    AA
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved