Berita Nganjuk

Kejaksaan Negeri Nganjuk Selamatkan Uang Negara Rp 1,6 Miliar Selama 2022

Kejaksaan Negeri Nganjuk Selamatkan Uang Negara Rp 1,6 Miliar Selama 2022 dan Ungkap Beberapa Kasus Korupsi

Editor: Rendy Nicko
Amru/ Tribun Mataraman
Kepala Kejaksaan Negeri Nganjuk, Nophy Tennophero Suoth SH didampingi para Kasi Kejari Nganjuk dalam rilis capaian kinerja selama tahun 2022. 

TRIBUNMATARAMAN.COM, Nganjuk - Selama tahun 2022, Seksi Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Nganjuk sidik tiga perkara tindak pidana korupsi yang terjadi di Kabupaten Nganjuk.

Selain itu, Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejari Nganjuk dua tindak pidana korupsi di Pengadilan Tipikor Surabaya dan satu perkara tindak pidana cukai di Pengadilan Negeri Nganjuk.

Kepala Kejari Nganjuk, Nopy Tennophero Suoth mengatakan, untuk putusan perkara tindak pidana korupsi yang ditangani Pidsus Kejari Nganjuk dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap dengan terpidana sebanyak 10 orang yang telah dilakukan eksekusi penjara.

"Pidsus dari perkara korupsi selama tahun 2022 berhasil menyelamatkan keuangan negara mencapai Rp 1,6 miliar," kata Nophy Tennophero Suoth SH dalam rilis tim penerangan hukum pada media untuk capaian kinerja Kejari Nganjuk tahun 2022, Minggu (25/12/2022).

Baca juga: Digitalisasi Pasar Tradisional Menjadi Komitmen Pemkab Nganjuk Tingkatkan Sinergitas Antarlembaga

Baca juga: Ratusan Pecatur Berlomba Rebut Piala Bupati Kediri, Diikuti Enam Atlet Nasional

Lebih lanjut dijelaskan Nophy Tennophero Suoth, sebagai upaya melaksanakan salah satu fungsi Kejaksaan untuk melaksanakan Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat (PAKEM), untuk seksi Intelijen telah melaksanakan kegiatan total sebanyak 8 kali kegiatan.

Dan untuk kegiatan penyuluhan hukum melalui program Jamasan SAE (Jaksa Muncal Lare Sekolah lan Mayarakat Millenial) di 54 lembaga Sekolah meliputi SMP, SMA dan SMK se-Kabupaten Nganjuk.

Demikian juga dengan program Jamaah SAE (Jaksa Muncal Bab Hukum Dateng Santri Millenial) di 4 Pondok Pesantren dengan 6 kegiatan se-Kabupaten Nganjuk. Serta Jaksa Menyapa melalui program SAE Pun Jangkep (Sarana Ampum Sampaikan Unek-unek anda pada suguhan Jaksa Menyapa Kejaksaan Negeri Nganjuk kepada pendengar) sebanyak 4 Kegiatan melalui siaran radio.

"Dari 54 lembaga Sekolah meliputi SMP, SMA dan SMK se-Kabupaten Nganjuk yang menerima penyuluhan hukum dalam program Jamasan SAE ini, seluruh peserta mencapai kurang lebih total sebanyak 17.000 siswa-siswi generasi emas penerus bangsa. Dan kegiatan tersebut cukup efektif, alhasil para siswa siswi yang mengikuti kegiatan penyuluhan hukum sangat antusias dan angka kejahatan dengan pelaku para remaja di tahun 2022 nenurun daripada tahun sebelumnya," ucap Nophy Tennophero Suoth.

Pada tahun 2022, menurut Nophy Tennophero Suoth, Kejaksaan Negeri Nganjuk telah melakukan penyelesaian perkara pidana melalui Keadilan Restoratif atau Restorative Justice (RJ) total sebanyak 6 perkara yang terdiri dari 2 perkara penganiayaan, 1 perkara pencurian dan 3 perkara penadahan.

Penyelesaian perkara tindak pidana dengan mengedepankan Keadilan Restoratif, ungkap Nophy Tennophero Suoth, menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan keseimbangan perlindungan serta kepentingan korban dan pelaku tindak pidana yang tidak berorientasi pada pembalasan.

Untuk mewujudkan hal tersebut, ungkap Nophy Tennophero Suoth, seksi Pindana Umum telah berhasil membentuk sebanyak 44 rumah RJ Sasono Pangimbangan yang tersebar di 43 Desa/Kelurahan dan 1 Kampus STKIP PGRI.

Selain itu, telah terbentuk juga Balai Rehabilitasi Narkoba Nyawiji Adhyaksa bekerjasama dengan RSD Nganjuk.

"Adapun perkara Tindak Pidana Umum yang telah berhasil disidangkan oleh Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Nganjuk selama tahun 2022 total sebanyak 360 perkara (Narkotika, Kesehatan, Oharda dan Kamtibum)," tandas Nophy Tennophero Suoth.

Sementara Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun) selama tahun 2022, dikatakan Nophy Tennophero Suoth, telah memberikan layanan Bantuan Hukum Non Litigasi berdasarkan sebanyak 56 Surat Kuasa Khusus (SKK). Meliputi 25 SKK dari BPJS Ketenagakerjaan, 3 SKK dari BPJS Kesehatan, dan dari Bapenda Kabupaten Nganjuk sebanyak 28 SKK. Adapun Jaksa Pengacara Negara berhasil melakukan pemulihan keuangan Negara total sejumlah sekitar Rp 704,801 juta

Halaman
12

Ikuti kami di

AA
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved