Bupati Tulungagung Marah, 8 Kepala Dinas dan 3 Camat Tak Hadir di Sosialisasi Perpres

Ringkasan Berita:

• Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo mengungkapkan kegeramannya pada delapan kepala dinas dan tiga camat di Pemkab Tulungagung.
• Bupati marah karena mereka tidak datang saat sosialisasi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 46 Tahun 2025, tentang perubahan Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Senin (24/11/2025) di Barata Convention Hall.
• Bupati menilai, acara ini sangat penting agar ke depan tidak ada masalah hukum dalam proses pengadaan barang dan jasa

TRIBUNMATARAMAN.CIM, TULUNGAGUNG - Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo mengungkapkan kegeramannya pada delapan kepala dinas dan tiga camat di Pemkab Tulungagung.

Bupati marah karena mereka tidak datang saat sosialisasi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 46 Tahun 2025, tentang perubahan Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Senin (24/11/2025) di Barata Convention Hall.

Bupati menilai, acara ini sangat penting agar ke depan tidak ada masalah hukum dalam proses pengadaan barang dan jasa.

"Mereka harus dipanggil agar ke depan tidak diulangi lagi. Kalau sakit saya masih bisa menerima, kalau bolos harus ada peringatan keras," ujar Gatut Sunu.

Ia menegaskan, tidak segan-segan untuk melakukan evaluasi pada 8 kepala dinas dan 3 camat ini.

Jika terus dilakukan, kebiasaan jelek ini akan mengganggu jalannya pemerintahan.

Ketidakhadiran ini dinilai sebagai sikap tidak tegak lurus pada pimpinan.

"Bupati saja bekerja siang malam tidak kenal lelah, staf-stafnya seperti ini. Moralitasnya seperti apa, kok tidak menghargai kami?" ucapnya.

Baca juga: Langgar Lalu Lintas, Polisi Amankan 4 Kereta Wisata yang Beroperasi di Kota Blitar

Gatut Sunu meyakini, banyak kepala OPD tidak mau membaca regulasi baru pengadaan barang dan jasa ini.

Banyak kepala.OPD yang sibuk dengan urusan kantor dan urusan rumah tangga, juga faktor usia.

Karena itu pihaknya menghadirkan narasumber yang menjelaskan langsung.

"Maka saya minta kegiatan seperti ini mereka wajib hadir. Kegiatan ini untuk memastikan ke depan tidak ada masalah hukum," tegasnya.

Mantan Wakil Bupati Tulungagung ini meminta semua kepala OPD berbenah agar bekerja lebih baik lagi.

Sebab sebagai pejabat, mereka ditugaskan untuk menjalankan pemerintahan dengan benar dan disiplin.

Ia juga meminta para pejabat meninggalkan kebiasaan lama yang jelek.

"Kita bekerja dengan benar saja masih dicaci maki di media sosial. Apalagi yang kerja santai," pangkasnya.

Kabag Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) Setda Kabupaten Tulungagung, Evy Puspitasari, mengatakan kepala OPD bertindak sebagai pengguna anggaran.

Ketidakhadiran 8 kepala dinas dan 3 camat sebenarnya ada yang diwakilkan ke kabid atau langsung ke Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).

Namun bupati menghendaki langsung kepala OPD.

(David Yohanes/TribunMataraman.com)

Editor : Sri Wahyunik