Gedung Terdampak Kerusuhan, Pemkab Kediri Minta Bantuan Kementerian PUPR Rp 136 M

Pemkab Kediri berharap ada dukungan penuh dari pemerintah pusat.

Menurut Erfin, percepatan pemulihan sangat bergantung pada besaran bantuan. Jika tidak sepenuhnya dibiayai pusat, Pemkab harus menyiapkan opsi rasionalisasi anggaran.

Baca juga: Meningkatkan Produktivitas dan Kreativitas dengan Gemini AI di Google Workspace

Di sisi lain, Erfin menyebut tantangan lain yang dihadapi adalah potensi pemotongan Dana Transfer ke Daerah (TKDD) hingga 25 persen pada tahun depan.

Jika benar terjadi, Pemkab akan melakukan penyesuaian besar-besaran pada anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

Biasanya, rincian pemotongan TKDD akan diatur melalui Peraturan Pemerintah atau PMK yang terbit pada Oktober. 

"Saat ini kami masih menunggu kepastian sambil terus berkoordinasi dengan Kementerian PUPR agar proses pemulihan pasca kerusuhan tidak berlarut," ungkapnya.

Akhir Agustus 2025 lalu, demonstrasi berujung kerusuhan di Kabupaten Kediri. 

Kelompok massa merusak, menjarah, dan membakar sejumlah instansi. Kompleks Pemkab Kediri dibakar massa.

Di dalam kompleks Pemkab Kediri ini adalah kantor bupati, DPRD Kabupaten Kediri, juga sejumlah OPD. 

(Isya Anshori/TribunMataraman.com)

Editor : Sri Wahyunik