Demo Rusuh di Kediri

Gedung Terdampak Kerusuhan, Pemkab Kediri Minta Bantuan Kementerian PUPR Rp 136 M

Tim Kementerian PUPR meninjau sejumlah gedung Pemkab Kediri yang terdampak kerusuhan di akhir Agustus 2025.

Penulis: Isya Anshori | Editor: Sri Wahyuni
TribunMataraman.com/Isya Anshori
OBSERVASI - Tim Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Surabaya bersama tim ahli dari Jakarta turun langsung meninjau sejumlah gedung pemerintahan Kabupaten Kediri yang terdampak kerusuhan beberapa waktu lalu, Kamis (11/9/2025) 

TRIBUNMATARAMAN.COM I KEDIRI - Tim Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) meninjau beberapa gedung Pemerintah Kabupaten Kediri yang terdampak kerusuhan akhir Agustus 2025 lalu.

Tim yang turun berasal dari Surabaya, dan tim ahli dari Jakarta, Kamis (11/9/2025).

Ada empat gedung yang menjadi objek pemeriksaan, tiga milik Pemkab Kediri yakni Gedung Sekretariat Daerah (Sekda), Gedung DPRD, dan Gedung Bupati. 

Sementara satu gedung lainnya merupakan aset Pemerintah Provinsi Jawa Timur yaitu Gedung Samsat.

Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Kediri Muhammad Erfin Fatoni mengatakan pengecekan hari ini belum menghasilkan kesimpulan final. 

"Masih diperlukan analisis lebih lanjut. Tujuannya untuk menilai apakah gedung-gedung ini perlu pembangunan total atau cukup dilakukan rehabilitasi," jelas Erfin.

Menurut Erfin kunjungan kali ini juga belum bisa memastikan bentuk bantuan pembiayaan dari pemerintah pusat. Belum ada kejelasan apakah Kementerian PUPR akan menanggung penuh biaya pembangunan atau hanya sebagian.

"Yang ingin dipastikan adalah kategori kerusakan. Apakah sudah masuk rusak berat yang harus dibangun ulang dari nol, atau cukup direhabilitasi," imbuhnya.

Baca juga: Tersangka Mutilasi Pacar yang Buang Potongan Tubuh di Pacet Terancam Hukuman 15 Tahun hingga Mati

Menurut Erfin, hal ini merupakan peninjauan kedua yang dilakukan oleh Kementerian PUPR.

Dari hasil analisis internal Pemkab Kediri sebelumnya, nilai kerugian untuk tiga gedung pemerintahan ditaksir mencapai Rp 136 miliar.

Jika ditambah dengan kerugian pada kendaraan dan peralatan kantor, total kerugian akibat kerusuhan melonjak hingga Rp 160 miliar.

Data Pemkab menunjukkan peralatan dan mesin yang terdampak mencapai 4.723 item dengan nilai kerugian sekitar Rp 23,9 miliar.

Sementara kerusakan pada tiga gedung pemerintahan diperkirakan senilai Rp 136 miliar.

Selain PUPR, kajian teknis juga dilakukan oleh tim dari Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS). Hari ini merupakan kunjungan ketiga ITS untuk pengumpulan data akhir. 

Laporan pendahuluan dijadwalkan selesai dalam waktu dekat, sedangkan laporan final diperkirakan rampung satu minggu setelahnya.

Halaman
12
Rekomendasi untuk Anda

Ikuti kami di

AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved