Parahnya Kemacetan di Akses Menuju Pelabuhan Ketapang Banyuwangi, Sopir Truk Tertahan 18 Jam

TRIBUNMATARAMAN.COM | BANYUWANGI - Kemacetan di jalur Situbondo-Banyuwangi, tepatnya di jalur menuju Pelabuhan Ketapang, melelahkan bagi para pengguna jalan.

Mereka menghabiskan waktu belasan jam hanya untuk bergerak beberapa kilometer.

Hari Tri Prasetyo (62), sopir truk tronton, mengaku terjebak selama lebih dari 17 jam. Selama rentang waktu itu pun, ia masih belum bisa sampai di area parkir pelabuhan.

Baca juga: Akibat Antrean Kendaraan di Pelabuhan Ketapang, Jalur Situbondo-Banyuwangi Macet 20 Km

"Saya tadi malam sampai wilayah Bangsring sekitar jam 10 malam. Sekarang masih di sini pukul setengah empat sore," kata Hari, yang hendak mengirim barang ke Bali.

Dalam waktu 17 jam itu, Hari hanya bisa melaju sekitar 12 kilometer (km). Biasanya, jarak tersebut bisa ditempuh kurang dari setengah jam.

"Biasanya 20 menit saja sampai," kata Hari, yang sudah belasan tahun menjadi sopir dan sering melintas ke arah Bali via Pelabuhan Ketapang.

Hari membawa muatan sabun. Kendaraan yang ia sopiri bermuatan 20 ton. Karenanya, ia hanya bisa berjalan pelan-pelan saat kendaraan di depannya maju.

"Dari tadi malam saya belum tidur," ujarnya.

Bukan hanya sopir truk, keluhan juga disampaikan para pengendara mobil. Wahyu (26), pengemudi kendaraan pribadi, terjebak di kemacetan sejak pukul 22.00 WIB.

Karena macet parah, Wahyu memilih untuk menyingkirkan kendaraannya dari jalanan ke SPBU. Ia berharap, kemacetan bisa terurai setelah satu atau dua jam setelahnya.

Namun, dugaan Wahyu keliru. Ia justru terjebak dan kesulitan untuk kembali ke jalan hingga esok harinya.

"Sampai sore ini saya masih di SPBU. Belum bisa gerak," kata Wahyu.

Pantauan di lokasi, kemacetan lebih parah terjadi ketimbang hari sebelumnya. Ekor kemacetan berada lebih dari 20 km dari pintu masuk Pelabuhan Ketapang.

Sekadar informasi, kemacetan ini dipicu oleh pengurangan jumlah kapal pengangkut kendaraan logistik dan barang di Pelabuhan Ketapang. Pengurangan itu terjadi setelah belasan kapal dinilai tak memenuhi syarat untuk berlayar.

Kebijakan tersebut diberlakukan sebagai evaluasi dari kasus tenggelamnya KMP Tunu Pratama Jaya.

(aflahul abidin/tribunmataraman.com)

editor: eben haezer