Program Sekolah Rakyat

Kantor Disperinaker Sementara Dipakai Untuk Program Sekolah Rakyat di Trenggalek 

Kantor Disperinaker Kabupaten Trenggalek untuk sementara difungsikan untuk kebutuhan program Sekolah Rakyat

Penulis: Sofyan Arif Chandra | Editor: eben haezer
tribunmataraman.com/sofyan arif candra
Pegawai Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja (Disperinaker) Kabupaten Trenggalek mulai mengosongkan kantor untuk pindah ke Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Trenggalek, Selasa (8/7/2025). Disperinaker akan digunakan sebagai Sekolah Rakyat (SR) sementara sembari menunggu pembangunan SR permanen di dekat Pasar Basah, Kelurahan Ngantru, Kecamatan Trenggalek.   

TRIBUNMATARAMAN.COM | TRENGGALEK - Pemerintah Kabupaten Trenggalek mengambil langkah konkret demi mewujudkan program prioritas nasional Sekolah Rakyat (SR).

Terbaru, Bupati Trenggalek, Mochamad Nur Arifin mengalihkan fungsi Kantor Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja (Disperinaker) menjadi ruang pembelajaran sementara. 

Di saat bersamaan, Mas Ipin, sapaan akrabnya, telah menyiapkan lahan seluas 7 hektare di dekat Pasar Basah, Kelurahan Ngantru, sebagai lokasi permanen pembangunan SR.

Saat ini Pemkab juga sedang melakukan pengurugan lahan yang akan digunakan untuk pembangunan SR karena sebagian besar merupakan bekas lahan sawah atau tanah basah.

Sedangkan layanan Disperinaker untuk sementara dipindahkan ke aula Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Trenggalek, Jalan Raya Trenggalek - Bendungan, Desa Ngares, Kecamatan/Kabupaten Trenggalek.

"Sementara waktu pembelajaran akan dilakukan di Balai Latihan Kerja (BLK) yang sebelumnya digunakan oleh Disperinaker. Saat ini sudah mulai proses pengosongan dan pembersihan kantor," kata Mas Ipin usai mengikuti sidang paripurna di DPRD Trenggalek, Selasa (8/7/2025).

Mas Ipin, menyebut kurikulum Sekolah Rakyat akan bersifat fleksibel dan adaptif dengan menggunakan sistem kredit semester di perguruan tinggi, sehingga anak-anak dari keluarga miskin yang sempat putus sekolah tetap bisa melanjutkan tanpa terikat kalender akademik reguler.

"Masuknya tidak harus bulan Juni atau Juli. Ini juga menjawab tantangan putus sekolah karena alasan ekonomi atau keterlambatan masuk," lanjutnya.

Dalam kesempatan itu, Politisi PDI Perjuangan tersebut juga meminta agar sekolah reguler yang lokasinya berdekatan dengan SR tidak perlu khawatir kekurangan murid.

Menurutnya sasaran siswa SR sudah ditentukan yaitu bagi warga kategori Desil I dan II atau yang benar-benar miskin berdasarkan data resmi.

"Tahun ini kita mulai penjaringan. Namun, pelaksanaannya menunggu arahan dari pemerintah pusat. Yang jelas, kita diminta siapkan, dan kita laksanakan," tutup lulusan Magister Manajemen Sumberdaya Manusia Universitas Airlangga Surabaya ini.

(TribunMataraman/Sofyan Arif Candra)

editor: eben haezer

Rekomendasi untuk Anda

Ikuti kami di

AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved