Jadi Prioritas Pemprov Jatim, DPRD Trenggalek Pastikan Pembangunan JLS Dilanjutkan 

TRIBUNMATARAMAN.COM | TRENGGALEK - Doding Rahmadi, Ketua DPRD Trenggalek memastikan rencana pembebasan lahan untuk proyek pembangunan Jalur Lintas Selatan (JLS) tetap berlanjut.

Hal tersebut ditegaskannya usai wacana penundaan pembebasan lahan JLS mengemuka untuk meringankan beban anggaran daerah di tengah efisiensi dan rusaknya sejumlah infrastruktur akibat bencana alam yang terjadi bertubi-tubi di Trenggalek.

Menurut Doding, dalam rapat bersama Pemerintah Provinsi Jawa Timur, dipastikan proyek JLS tetap menjadi prioritas. Pemprov meminta agar proses pembebasan lahan segera diselesaikan oleh Pemkab Trenggalek.

Baca juga: Pinjaman Pertama Hampir Lunas, Pemkab Trenggalek Wacanakan Utang Lagi Rp 250 Miliar  ke PT SMI

"JLS itu wewenangnya provinsi. Kita menyiapkan lahannya, provinsi yang membangun jalannya," kata Doding, Kamis (3/7/2025).

Doding menyebutkan, tahun ini Pemkab Trenggalek telah menyiapkan dana sebesar Rp 20 miliar untuk pembebasan lahan.

Atas penganggaran tersebut Pemprov Jatim membantu Kabupaten Trenggalek berupa pembangunan infrastruktur lain.

"Kita sudah sampaikan, kalau dana kita tersedot untuk pembebasan lahan, sehingga pembangunan infrastruktur lain terganggu. Provinsi bersedia bantu lewat BKK (Bantuan Keuangan Khusus)," lanjut politisi PDI Perjuangan Trenggalek tersebut.

Lebih lanjut, dana Rp 20 miliar tersebut dikatakan Doding belum mencukupi seluruh kebutuhan pembebasan lahan. 

Untuk itu, Pemkab akan menyelesaikan tahap awal terlebih dahulu sembari menunggu estimasi lanjutan dari dinas terkait.

Dari pendataan sementara, Kabupaten Trenggalek membutuhkan pembebasan lahan JLS sepanjang 42 kilometer dengan kebutuhan anggaran mencapai Rp 300 miliar.

Sementara dana yang tersedia pada tahun 2025 diprioritaskan untuk pembebasan lahan JLS dari Kecamatan Watulimo - Kecamatan Munjungan atau Pantai Cengkrong - Pantai Ngampiran.

Lebih lanjut, untuk memastikan keamanan fiskal di tengah besarnya beban anggaran, Pemkab Trenggalek berencana mengajukan pinjaman ke PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI).

Pinjaman daerah tersebut akan diajukan usai utang sebelumnya ke PT SMI lunas pada tahun 2026.

"Kalau mau mempercepat pembangunan infrastruktur, salah satu solusinya memang pinjaman. Ada batasan kemampuan keuangan daerah, yakni maksimal Rp 250 miliar," tutupnya.

(sofyan arif candra/tribunmataraman.com)

editor: eben haezer