Tanggapi Demo Ribuan Ojol di Surabaya, Dishub Jatim Siap Akomodasi Tuntutan Terkait Tarif

“Kalau sanksi saya tidak bisa, yang ada di kami kewenangan tarif,  yang itupun sebenarnya kewenangan pusat. Tapi dengan surat dirjen perhubungan darat maka bisa dilipahkan ke gubernur untuk masalah tarif,” urainya. 

Kata Nyono, SK Gubernur Jatim juga tidak mengatur terkait sanksi. Menurutnya yang memberikan sanksi adalah yang memberikan rekomendasi pada aplikator.

“Pemblokiran frekuensi bukan kewenangan Dishub tapi Komdigi. Yang membina atau perwakilan dari Komdigi di daerah siapa ya Kominfo,” pungkas Nyono. 

(fatimatuz zahroh/tribunmataraman.com)

editor: eben haezer