Mas Ipin Bupati Trenggalek Bahas Optimalisasi Aset hingga Opsi Utang di Tengah Efisiensi Anggaran 

TRIBUNMATARAMAN.COM | TRENGGALEK - Pemkab Trenggalek menggelar Forum Konsultasi Publik (FKP) Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJMD) tahun 2025-2029 dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2026, Senin (17/3/2025).

Acara yang dilaksanakan di Anjungan Cerdas Bendungan Tugu, Jalan Nasional Trenggalek - Ponorogo, Desa Nglinggis, Kecamatan Tugu, Kabupaten Trenggalek ini dihadiri oleh sejumlah narasumber.

Mulai dari Bupati Trenggalek, Mochamad Nur Arifin, lalu Ketua DPRD Trenggalek, Doding Rahmadi, Asisten 2 Provinsi Jawa Timur, Joko Irianto, hingga Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri, Agus Fatoni yang hadir secara daring.

Baca juga: Dari Perdagangan Karbon, Pemkab Trenggalek Proyeksikan Dapat Tambahan PAD Rp 96 Miliar Per Tahun 

Mas Ipin, sapaan akrab Mochamad Nur Arifin menuturkan Kabupaten Trenggalek mempunyai cita-cita menjadi daerah yang net zero karbon, berpendapatan tinggi dan berdaya saing kolektif. 

Selain itu Pemkab juga mempunyai fokus kerja untuk membangun Trenggalek menjadi kota yang lebih atraktif.

"Kami menampung masukan dari masyarakat, akademisi, agar sektor-sektor yang mengukir ekonomi itu lebih diperhatikan. Itu adalah bagian dari pembangunan kota atraktif yang kita maksud sehingga nanti di tengah rezim kemandirian fiskal yang diharapkan seperti sekarang, Trenggalek bisa mempunyai kekuatan fiskal yang lebih baik," kata Mas Ipin ditemui usai acara, Senin (17/3/2025).

Mas Ipin juga banyak mendapatkan arahan dari Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri dalam pengelolaan fiskal di tengah efisiensi anggaran.

Salah satunya adalah penggunaan dana Biaya Tidak Terduga (BTT) untuk penanganan situasi yang darurat.

Selain itu untuk lebih memperkokoh kekuatan fiskal dalam jangka menengah Pemkab diminta untuk lebih melakukan optimalisasi BUMD, dan optimalisasi pengelolaan barang milik daerah.

Bahkan opsi pembiayaan lain seperti pinjaman ke daerah lain serta melalui lembaga keuangan juga sempat dibahas dalam forum tersebut.

"Bahkan juga kami tadi membuka kemungkinan untuk membentuk pembentukan dana abadi daerah, terutama untuk daerah dengan fiskal yang kuat," tambah politisi PDI Perjuangan tersebut 

Namun demikian untuk daerah dengan fiskal yang masih pas-pasan tetap dimungkinkan untuk membentuk dana abadi daerah untuk pendidikan dan sektor dasar lainnya.

Dengan adanya dana abadi, menurut lulusan Magister Manajemen Sumberdaya Manusia Universitas Airlangga Surabaya tersebut, Pemkab tidak perlu lagi mengeluarkan anggaran untuk kegiatan yang sifatnya sosial, pendidikan, beasiswa dan lainnya.

"Jadi lebih baik kita sisihkan dari awal untuk dana abadi, kemudian bisa kita revolving hasilnya, investasinya, untuk kemudian pelayanan sosial dan lain-lain bisa terdanai dengan baik," pungkasnya.

(TribunMataraman/Sofyan Arif Candra)

editor: eben haezer