DPRD Tulungagung Gelar Paripurna Sertijab Bupati Tulungagung

TRIBUNMATARAMAN.COM | TULUNGAGUNG - DPRD Kabupaten Tulungagung menggelar rapat paripurna penyampaian visi-misi Bupati dan Wakil Bupati periode 2025-2030 di, Selasa (4/3/2025) malam di Pendopo Kongas Arum Kusumaning Bongso.

Rapat paripurna diawali dengan serah terima jabatan (Sertijab) dari purna Penjabat (Pj) Bupati, Heru Suseno ke Bupati Tulungagung 2025-2030, Gatut Sunu Wibowo yang didampingi Wakil Bupati, Ahmad Baharudin.

Selesai prosesi Sertijab, Ketua DPRD Tulungagung, Marsono  membuka rapat paripurna.

Menurutnya kegiatan ini dilaksanakan berdasar Surat Edaran (SE) Menteri Dalam Negeri nomor 100.2.4.3/4378/SJ tahun 2025, tentang Penegasan dan Penjelasan Terkait Pelaksanaan Pilkada Serentak Nasional Tahun 2024.

“Bahwa bupati terlantik agar menyampaikan pidato sambutan sebagai bupati pada sidang paripurna DPRD setelah sertijab pada hari yang sama,” ujar Marsono, S.Sos.

Sebelumnya Badan Musyawarah DPRD Tulungagung telah menggelar rapat pada Rabu (26/2/2025) untuk membahas agenda penyampaian visi-misi Bupati 2025-2030.

Bamus memutuskan, rapat paripurna dilaksanakan pada Selasa (4/3/2025) di Gedung DPRD Tulungagung.

Namun karena pertimbangan jumlah undangan yang hadir, rapat paripurna dipindah di Pendopo Kabupaten.

“Dari 50 anggota DPRD Tulungagung, hadir 47 orang. Dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, rapat paripurna DPRD Kabupaten Tulungagung pada hari ini, Selasa 4 Maret dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum,” lanjut Marsono S.Sos.

Selepas pembukaan, Ketua DPRD mempersilakan bupati menyampaikan visi dan misi.

Acara disusul sambutan Gubernur Jawa Timur, pembacaan Perubahan Propemperda 2025 dan Perubahan Alat Kelengkapan DPRD Tulungagung.

Bupati Tulungagung, Gatut Sunu Wibowo, SE, ME lebih dulu menyampaikan visi 5 tahun ke depan.

Menurutnya, visi 2025-2030 adalah Tulungagung Yang Sejahtera, Maju dan Berakhlak Mulia Sepanjang Masa.  

Visi itu lalu dijabarkan dalam 8 misi, pertama pembangunan sektor pertanian, peternakan dan perikanan.

Kedua, pembangunan yang dimulai dari wilayah desa, ketiga, pembangunan infrastruktur, keempat, peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pendidikan dan kesehatan.

Kelima, mewujudkan masyarakat yang berkarakter dan berbudaya, keenam, mewujudkan lingkungan hidup yang berkualitas.

Ketujuh, menuntaskan pengentasan kemiskinan, dan kedelapan, mewujudkan birokrasi berkualitas, profesional dan bersih dari korupsi.

(David Yohanes/tribunmataraman.com)

editor: eben haezer