Lipsus: Kebijakan Efisiensi Anggaran Akan Mengubah Wajah Event Wisata di Daerah

TRIBUNMATARAMAN.COM I BLITAR - Kementerian Pariwisata menjadi salah satu Kementerian yang harus melakukan efisiensi anggaran setelah terbitnya Instruksi Presiden (Inpres) nomor 1 tahun 2025.

Dalam rapat kerja antara DPR RI dengan Menteri Pariwisata, Widiyanti Putri Wardhana, disepakati anggaran Kementerian Pariwisata yang diefisiensi adalah sebesar Rp 603,8 miliar.

Semula, anggaran untuk Kementerian Pariwisata ditetapkan Senilai Rp 1.488.741.453.000 atau Rp 1,48 triliun.

Baca juga: LIPSUS - Anggaran Pemda Dipangkas, Industri Perhotelan di Wilayah Mataraman Was-Was

Dengan adanya efisiensi tersebut, maka anggaran untuk Kementerian Pariwisata ditetapkan menjadi Rp 884.941.453.000 atau Rp 884,9 miliar.

Meski Menteri Pariwisata, Widiyanti Putri Wardhana memastikan bahwa kebijakan efisiensi anggaran ini tidak akan sampai mengurangi kualitas pencapaian sejumlah target kementerian pariwisata, namun di daerah, ada kekhawatiran bahwa kebijakan ini akan berdampak pada berkurangnya event-event pariwisata.

Sementara, di daerah seperti kota/kabupaten di Jawa Timur, banyak pelaku usaha yang menggantungkan hidup dari event-event pariwisata. Sementara, pemerintah daerah belum dapat memberikan kepastian apakah pemangkasan anggaran ini akan berdampak pada kalender event.

"Kami belum tahun nanti event apa yang dikurangi. Sementara ini belum ada prioritas pemangkasan anggaran untuk event," kata Edy Wasono, Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) kota Blitar.

Wilayah Blitar sendiri dikenal memiliki sejumlah event besar tahunan yang menjadi masa panen bagi para pelaku usaha lintas sektor dan UMKM.

Edy Wasono menjelaskan, kalaupun nanti ada pengurangan penyelenggaraan event, pihaknya menyiapkan sejumlah event yang tidak ada kaitannya dengan kontribusi pertumbuhan ekonomi untuk dipangkas.

Untuk event yang dianggap bisa meningkatkan ekonomi masyarakat tetap akan dipertahankan.

"Tapi, kapan pemangkasan anggaran, kami belum tahu. Sampai saat ini belum ada detail pengurangan event," ujarnya.

Selain itu, kata Edy, Disbudpar juga akan mengurangi event yang ke luar kota, misalnya, event Jaringan Kota Pusaka Indonesia, Apeksi, dan mungkin event tahunan di Taman Mini Indonesia Indah (TMII).

"Event yang di luar kota kami kurangi. Kalau di dalam kota, kami pertahankan. Karena, event di daerah, selain untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi juga untuk menarik wisatawan datang ke Kota Blitar," katanya.

Dikatakannya, event besar tahunan seperti peringatan Bulan Bung Karno dan Blitar Ethnic National (BEN) Carnival akan tetap diselenggarakan.

Hanya saja, untuk BEN Carnival yang biasanya mengundang sejumlah seniman dari luar daerah untuk berkolaborasi, mungkin tahun ini tidak dilakukan.