Wawancara Eksklusif Ketua DPRD Kabupaten Blitar: Perbaikan Infratruktur Jadi Prioritas Pemimpin Baru

TRIBUNMATARAMAN.COM I BLITAR - Masalah pemerataan pembangunan infrastruktur, peningkatan layanan kesehatan, dan layanan pendidikan di Kabupaten Blitar menjadi topik penting dalam wawancara eksklusif antara Tribun Jatim Network dengan Ketua DPRD Kabupaten Blitar, Supriadi.

Wawancara eksklusif yang dipandu Tri Mulyono, Pemimpin Redaksi Tribun Jatim Network itu berlangsung gayeng di ruang kerja Ketua DPRD Kabupaten Blitar, Supriadi, di Kanigoro, Selasa (4/2/2025).

Berikut petikan wawancara tersebut:

Tribun Jatim Network:  Pak Supriadi, bisa disampaikan struktur baru fraksi dan pimpinan di DPRD Kabupaten Blitar periode 2024Supriadi:2029?

Supriadi: Kaitan struktur di DPRD Kabupaten Blitar masih sama seperti periode lalu. Unsur pimpinan ada empat, yaitu, ketua, wakil ketua 1, wakil ketua 2, dan wakil ketua 3.

Fraksi ada lima fraksi, yaitu Fraksi PDI Perjuangan, fraksi PAN, Fraksi GPI, Fraksi Golkar, dan Fraksi PKB. Alhamdulillah di Kabupaten Blitar PDIP kursinya masih terbanyak, lalu disusul oleh PKB.

Tribun Jatim Network :  Lalu apa yang menjadi fokus DPRD kabupaten Blitar di tahun pertama ini?

Supriadi: Setelah kami dilantik di penghujung November 2024, dan kami juga ada kesepakatan dengan pemerintah daerah, kaitan dengan pembahasan APBD 2025 harus segera disahkan.

Artinya, di situ sudah ada programSupriadi:program kegiatan satu tahun ke depan untuk Kabupaten Blitar. Kami mau apa sudah sesuai landasan dan anggaran yang ada.

Jadi kembali ke tugas kami yang sudah kami pahami bersama, ada tiga wewenang tugas, yaitu, budgeting, legislasi, dan pengawasan. Kami sepakat dengan pimpinan dan anggota memaksimalkan tugas kami masing-masing.

Tribun Jatim Network: Jadi tiga tugas pokok DPRD yaitu budgeting, legislasi, dan pengawasan sudah berjalan baik di Kabupaten Blitar?

Supriadi: Alhamdulillah ini sudah berjalan baik. Satu misal, kami ambil contoh kesepakatan penetapan APBD 2025 sudah kami sepakati di tanggal 30 November 2024 berjalan lancar.

Tribun Jatim Network: Kabupaten Blitar wilayahnya luas. Salah satu PR baik bagi Pemkab dan DPRD, bagaimana pembanguan agar merata di Kabupaten Blitar?

Supriadi: Target kami, untuk Kabupaten Blitar sebentar lagi punya Bupati dan Wakil Bupati baru. Artinya, pemerintahan baru ini dengan DPRD akan lebih kolaborasi lagi untuk kaitan pemerataan pembangunan.

Mengingat potensi di Kabupaten Blitar lumayan banyak. Baik dari sisi wisata, pertanian, dan peternakan potensinya sangat banyak.

Jadi, banyak sekali tugas yang menantiSupriadi:nanti pejabat baru untuk melaksanakan visi misi. Dan visi misi Bupati - Wakil Bupati tidak bisa berjalan mulus kalau tidak ada sinkronisasi antara eksekutif dan legislatif.

Tribun Jatim Network: Pak Ketua, satu hal yang sering menjadi sorotan di Kabupaten Blitar soal infrastruktur jalan. Masih banyak titik jalan rusak yang jadi PR. Mungkin harapannya kepada pemerintah baru yang datang seperti apa?

Supriadi: Itu termasuk PR kami di Kabupaten Blitar. Karena, memang wilayah kami luas dan dari sisi anggaran terbatas. Tapi sekali lagi, akan kami prioritaskan untuk pembangunan infrastruktur terutama jalan rusak, kami prioritaskan. Peran pejabat baru juga ditunggu kerja nyatanya di masyarakat.

Tribun Jatim Network: Pak Supriyadi, kita geser ke layanan publik service. Kesehatan dan pendidikan itu dua hal yang jadi tugas utama pemerintahan untuk mewujudkannya. Mungkin, ada catatan kritis bagaimana sektor layanan kesehatan dan pendidikan di Kabupaten Blitar?

Supriadi: Kalau kaitannya dengan layanan pendidikan dan kesehatan, memang kami tidak memungkiri masih ada komplain dari masyarakat. Kami harus berbenah ke depan.

Terkait anggaran pun untuk di bidang kesehatan dan pendidikan ada semacam harga mati yang tidak bisa ditawar.

Kaitan anggaran kalau kami menyebutkan anggaran dari OPD lain, ini di Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan sudah dipatok pasti, yaitu, pendidikan 20 persen dan kesehatan 20 persen dari total APBD kami.

Harapan kami, dari DPRD akan memantau langsung kaitannya dengan layanan publik terutama di rumah sakit dan pendidikan juga harus ditingkatkan pelayanannya.

Tribun Jatim Network : Anggaran 20 persen (masing-masing untuk pendidikan dan kesehatan) itu sudah terpenuhi di Kabupaten Blitar?

Supriadi: sudah karena itu dipatok harga mati.

Tribun Jatim Network: Saya lihat tadi banyak tamu, masyarakat sowan ke njenengan. Apakah ini juga menjadi salah satu cara untuk menjaring aspirasi masyarakat?

Supriadi: Bisa dikatakan begitu. Semenjak saya ditugaskan menjadi ketua DPRD, saya buka pintu lebar bagi masyarakat baik tokoh agama tokoh masyarakat untuk ke sini dalam rangka kemajuan Blitar.

Kami persilakan, antusias masyarakat juga tinggi. Mereka merasa senang kami tampung. Masyarakat merasa memiliki, DPRD ini milik masyarakat Kabupaten Blitar.

Tribun Jatim Network: Pak Supriadi, satu hal bisa disampaikan sebagai kata kunci, sebetulnya selama pemerintah lima tahun ini apa saja yang masih perlu ditingkatkan di Kabupaten Blitar?

Supriadi: Kalau ngomong apa yang perlu ditingkatkan, masih banyak sekali yang harus dibenahi. Salah satunya tadi, layanan kesehatan, layanan pendidikan, dan layanan publik.

Dan ada pembangunan infrastruktur yang harus diprioritaskan. Artinya, sangat banyak yang harus dibenahi untuk Kabupaten Blitar lebih baik ke depan.

Tribun Jatim Network: Di sisi lain, di daerah juga harus mensukseskan programSupriadi:program pemerintah pusat. Yang terbaru program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Mungkin dari sisi legislatif bagaimana mengawal program MBG dan program-program lain dari pusat agar berjalan efektif. Karena, ini juga akan menggerus anggaran di daerah. Karena ada dana pendamping?

Supriadi: Kaitannya dengan program pusat, kami sangat siap membantu di lapangan. Karena itu sudah program dan untuk kepentingan masyarakat. Cuma sampai detik ini, kami belum menerima juknis apa yang harus kami lakukan di lapangan. Kami masih dalam tahap menunggu informasi selanjutnya.

Tribun Jatim Network: Tapi apa sudah ada bayangan program MBG ini bisa mengungkit ekonomi masyarakat? Misalnya, bahan-bahannya bisa dari UMKM lokal.

Supriadi: Kalau ngomong pemberdayaan ekonomi masyarakat, dengan program MBG itu memang sangat luar biasa dampak untuk kemajuan ekonomi di masyarakat. Karena kebutuhan program ini kontinyu tiap hari.

Bisa dihitung jumlah siswa di Kabupaten Blitar berapa ratus ribu yang dapat makan gratis. Di situ, kami bisa manfaatkan kaitannya dengan ternaknya, telur dan sebagainya.

Apalagi Kabupaten Blitar dari dulu sudah terkenal kaitannya dengan peternakan ayam petelur. Ini sangat menguntungkan bagi peternak dan sebagainya. Kami juga berharap petunjuk teknis program ini segera turun

Tribun Jatim Network: Satu hal lagi yang ingin saya tanyakan. Kasus hukum masih menjadi momok bagi legislatif dan eksekutif. Kami tidak ingin tentu di kalangan legislatif dan eksektutif terjerat kasus hukum. Berurusan dengan APH. Barangkali Pak Supriadi punya tips agar terhindar dari kasus hukum?

Supriadi: Kalau kami yang pertama kali tekankan kepada jajaran kami untuk menghindari kasus hukum. Itu niatnya. Karena apa pun yang terjadi kalau tidak ada niat tidak akan kesampaian.

Mindset kami tanamkan agar tidak bermain dengan api. Kedua ada semacam mempererat komunikasi dengan Forkopimda.

Ini sudah kami lakukan di DPRD Kabupaten Blitar. Kami mendatangkan dari kejaksaan dan kepolisian untuk memberikan materi soal pencegahan terjerat kasus hukum.

Tribun Jatim Network: Baik Pak Supriadi. Terakhir, mungkin masyarakat juga ingin tahu dengan sosok bapak. Misalnya, sekolah di mana, meniti karir politik mulai apa dan sampai sekarang menjadi ketua DPRD?

Supriadi: Sebenarnya hampir sama dengan kebanyakan teman yang lain. Kebetulan saja saya tamat SMA beralih enam tempat (sekolah). Saya itu punya kesenangan cari teman sebanyak-banyaknya.

Kalau karir di politik, saya itu berangkat terjun ke politik dari PDI Perjuangan. Pertama kali menjadi Satgas PDI. Kemudian ditunjuk sebagai wakil ketua ranting. Ranting itu di tingkat desa.

Setelah itu dipercaya menjadi ketua PAC dua periode. Setelah itu, diamanahi jadi sekretaris DPC PDIP Kabupaten Blitar sampai sekarang. Saya periode pertama jadi DPRD Kabupaten Blitar pada 2014.

(samsul hadi/tribunmataraman.com)

editor: eben haezer