Pimpinan Definitif DPRD Jatim Resmi Dilantik, Target Berikutnya Sahkan APBD 2025

TRIBUNMATARAMAN.COM | SURABAYA - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Timur periode 2024-2029 saat ini resmi memiliki pimpinan definitif, yang terdiri dari seorang ketua dan empat wakil ketua. 

Kelima pimpinan itu adalah Musyafak sebagai Ketua ; serta Deni Wicaksono, Hidayat, Blegur Prijanggono dan Sri Wahyuni sebagai Wakil Ketua DPRD Jatim. 

Kelima pimpinan dewan tersebut telah diambil sumpah jabatan dalam rapat paripurna, Kamis (24/10/2024).

Baca juga: Deni Wicaksono dan Hidayat Sudah Diusulkan Partai Masing-masing Untuk Jadi Wakil Ketua DPRD Jatim

Pengambilan sumpah jabatan itu mengacu pada keputusan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) tentang SK pimpinan definitif.

Pengambilan sumpah jabatan dipandu oleh Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, Charis Mardiyanto. 

Pasca pengucapan sumpah dan janji, juga dilakukan proses serah terima palu sidang dari pimpinan sementara kepada Ketua DPRD Jatim Musyafak Rouf.

"Kami menyampaikan terimakasih kepada seluruh masyarakat Jawa Timur," kata Cak Syafak, sapaan akrab politisi senior tersebut. 

Komposisi pimpinan dewan itu mengacu pada lima perolehan kursi terbanyak hasil Pemilu 2024. Yakni PKB (27 kursi), PDI Perjuangan (21 kursi), Gerindra (21 kursi), Golkar (15 kursi) dan Demokrat (11 kursi). Sehingga, lima pimpinan definitif itu merupakan kader dari masing-masing parpol pemenang tersebut. 

Cak Syafak adalah politisi PKB, sedangkan Deni adalah politisi PDIP, Hidayat politisi Gerindra, Blegur politisi Golkar dan Sri Wahyuni merupakan politisi Demokrat. Kendati memiliki jabatan strategis, namun Cak Syafak menyadari akan banyak tantangan ke depan. 

"Tentu bukan hal yang mudah, tantangan dan hambatan ke depan telah menanti. Untuk itu, atas nama pimpinan berkomitmen untuk dapat bekerja dengan sebaik-baiknya dan melakukan kolaborasi bersama eksekutif," ungkap Cak Syafak. 

Menurut Cak Syafak, sebagai lembaga legislatif, pihaknya akan mengedepankan prinsip kolektif kolegial mengingat ada 120 anggota DPRD Jatim. Dia pun menjamin, dewan akan gaspol. Apalagi tidak hanya pimpinan, namun alat kelengkapan dewan atau AKD berupa komisi dan sebagainya juga sudah dibentuk. 

Salah satu agenda terdekat yang akan dilakukan adalah pembahasan Rancangan APBD tahun 2025. Sebagaimana tradisi di Jawa Timur, APBD biasanya digedok pada tanggal 10 November 2024. Namun, Cak Syafak enggan sesumbar apakah tanggal tersebut memungkinkan mengingat saat ini sudah akhir Oktober. 

Namun yang pasti, dewan tetap menargetkan bakal mengejar target tersebut. "Bisa saja lebih dari tanggal 10 itu," ungkap Cak Syafak. 

Wakil Ketua DPRD Jatim, Deni Wicaksono mengungkapkan, terkait pembahasan APBD pihaknya terus mengupayakan agar tradisi 10 November tetap terjaga. Deni termasuk yang yakin karena periode baru ini tidak membahas APBD dari nol. Apalagi di periode sebelumnya, sudah dilakukan pembicaraan. 

"Tinggal kami mendapat masukan dari anggota baru," ungkap politisi muda PDIP itu.