APBD Jatim 2025 Harus Jamin Kesejahteraan Masyarakat

TRIBUNMATARAMAN.COM | SURABAYA -  DPRD Jawa Timur berharap APBD Jatim 2025 yang baru diketok palu, Kamis (21/11/2024) sore, bisa berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat.

Sebagai wakil rakyat, dewan pun memastikan akan terus menjalankan fungsi lembaga legislatif dan mengawal pelaksanaan APBD. 

Penetapan APBD Jatim 2025 ini dilakukan oleh Ketua DPRD Jatim Musyafak Rouf dan tiga orang Wakil Ketua bersama Pj Gubernur Jatim Adhy Karyono. Penandatangan itu disaksikan langsung oleh anggota DPRD Jatim dan jajaran OPD Pemprov. 

"Kami harap itu bisa dijalankan untuk kepentingan masyarakat Jawa Timur agar lebih baik lagi dan meningkatkan kesejahteraan," kata Wakil Ketua DPRD Jatim, Blegur Prijanggono saat dikonfirmasi di Surabaya, Jumat (22/11/2024). 

APBD Jatim 2025 dari sisi pendapatan adalah Rp 28,448 Triliun sedangkan untuk belanja dialokasikan sebesar Rp 29,658 Triliun.

Adapun defisit sebesar Rp 1,533 Triliun akan ditutup dengan pembiayaan daerah netto. Pendapatan tersebut sedianya mengalami penurunan dibanding tahun sebelumnya.

Hal itu imbas dari Hal ini disebabkan karena berlakunya Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD).

Meski begitu, dari perangkaan APBD Jatim 2025 sejumlah sektor jadi prioritas. 

Diantaranya soal pendidikan, kesehatan hingga anggaran persiapan makan bergizi gratis.

Berdasarkan penjelasan Pemprov Jatim, pendidikan menjadi prioritas utama. Bahkan pembiayaannya di angka 32 persen. Persentase itu melebihi dari aturan yang berlaku untuk sektor pendidikan yakni 20 persen. 

Bidang kesehatan juga menjadi prioritas. Secara persentase, pembiayaan yang diberikan ini juga mengalami kenaikan dari 10 persen menjadi 19,4 persen. Anggaran kesehatan itu ditujukan untuk membiayai operasional rumah sakit dan gaji para nakes.  

Termasuk UHC BPJS Kesehatan serta pembangunan rumah sakit di beberapa wilayah seperti di Pamekasan dan Jember. Sementara infrastruktur saat ini memang sedikit terpangkas dari 40 persen menjadi 33 persen lantaran tersedot ke pendidikan.

Selain beberapa sektor itu, anggaran untuk program makan bergizi gratis turut dimasukkan dalam APBD Jatim 2025. Nilainya sekitar Rp 600 M. Bentuknya adalah dana cadangan mengingat saat ini belum ada aturan teknis mengenai program dari pemerintah pusat tersebut. 

Blegur menyebut berbagai aspek itu memang menjadi atensi untuk tahun 2025.

"Meski begitu, semua akan jadi fokus. Penurunan kemiskinan, peningkatan kesejahteraan, infrastruktur. Termasuk juga tahun depan kan ada program makan bergizi gratis," ujar politisi Partai Golkar tersebut.