DPRD Jatim

EKSKLUSIF - Upaya Sekwan DPRD Jatim Perbaiki Citra Lembaga Legislatif

Sekwan DPRD Jatim terus berupaya mengembalikan citra DPRD Jatim yang periode lalu tercoreng kasus korupsi dan mendapat sorotan nasional

Editor: eben haezer
Saiful sholich
Sekretaris DPRD Jatim, Moh Ali Kuncoro (kiri) saat berbincang dengan Pemimpin Redaksi TribunJatim Network Tri Mulyono dalam sajian wawancara eksklusif di Gedung DPRD Jatim, Selasa (21/1/2025). 

TRIBUNMATARAMAN.COM | SURABAYA - Citra DPRD Jatim beberapa tahun terakhir ini kerap menjadi sorotan publik, utamanya setelah Wakil Ketua DPRD Jatim periode sebelumnya, Sahat Tua Simanjuntak tersangkut kasus dana hibah pokmas.

Namun, lembaga wakil rakyat tersebut memastikan saat ini terus berbenah. 

Sekretaris DPRD Jatim, Ali Kuncoro menjelaskan, secara norma sejatinya tak ada yang salah dalam program jaring aspirasi masyarakat. Sebab hal itu merupakan hasil dari menampung aspirasi dari warga yang dilakukan oleh dewan baik melalui reses maupun kunjungan kerja ke daerah pemilihan atau dapil. 

Namun, untuk memastikan hal itu berjalan baik, DPRD Jatim periode 2024-2029 kini terus melakukan mitigasi.

Penjelasan ini disampaikan Ali dalam wawancara eksklusif bersama Pemimpin Redaksi TribunJatim Network, Tri Mulyono di Gedung DPRD Jatim, Selasa (21/1/2025). 

"Program ini sebetulnya tidak ada masalah. Jadi program itu baik. Cuma implementasinya yang mohon maaf kadang penafsirannya yang membuat ini berbeda," kata Ali. 

Mitigasi yang dimaksud Ali diantaranya adalah pemahaman bersama dengan seluruh anggota DPRD Jatim. Terlebih separuh dari anggota dewan periode ini merupakan wajah baru. Spirit yang dibangun adalah agar tidak ada lagi penyimpangan dari berbagai program yang sudah dicanangkan dengan baik.

"Mitigasi sudah kami lakukan," ujarnya. 

Ali kembali menegaskan, bahwa DPRD Jatim periode baru bersama pihaknya ingin mengembalikan wajah legislatif. Sehingga, seluruhnya berharap agar persoalan hukum yang sebelumnya muncul itu, tidak lagi terulang.

"Kata kuncinya adalah akan mengikuti seluruh aturan yang berlaku," terang Ali. 

Di sisi lain, sekalipun memperketat hal itu, namun Ali memastikan bahwa DPRD Jatim tetap akan aspiratif. Pada posisi ini, pihaknya menjadi semacam 'jembatan emas' yakni untuk mengakomodir kepentingan DPRD Jatim, eksekutif serta rakyat.

"Karena sesuai regulasi, pemerintah daerah terdiri dari kepala daerah dan DPRD," ujar Ali. 

"Kita betul-betul harmonisasi seluruh kepentingan dari legislatif bisa kita akomodir, aspirasi dari masyarakat itu bisa ditampung dan induk kami (Setwan) adalah eksekutif itu juga jangan sampai ada permasalahan," tambahnya. 

(Yusron Naufal putra/tribunmataraman.com)

Editor: eben haezer

Rekomendasi untuk Anda

Ikuti kami di

AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved