Pilkada Tulungagung 2024

Bawaslu Tulungagung Terima Dua Laporan Pelanggaran Kampanye, Semua Dinyatakan Tidak Memenuhi Unsur

Bawaslu Tulungagung menerima 2 laporan pelanggaran kampanye dalam Pilkada Trenggalek 2024. Keduanya dinyatakan Tak Memenuhi unsur pelanggaran

Penulis: David Yohanes | Editor: eben haezer
ist
Tangkapan layar sejumlah orang anggota PPDI Tulungagung bersama pasangan Gatut Sunu Wibowo dan Ahmad Baharudin. 

Selain dua laporan itu, Bawaslu Tulungagung telah 4 kali membatalkan kampanye tim Paslon.

Bermula dari temuan di lapangan, ada kegiatan kampanye yang dilakukan tim Paslon tertentu.

Namun setelah dicek ke Kepolisian, kampanye itu belum mengajukan pemberitahuan resmi.

“Kami curiganya tidak ada tembusan ke Bawaslu, lalu kami cek ke kepolisian ternyata memang tidak ada pemberitahuan resmi,” papar Pungki.

Tim kampanye Paslon sudah menyiapkan lokasi untuk kampanye.

Namun karena belum ada pemberitahuan, Bawaslu mencegah sebelum kampanye dilakukan.

Sejauh ini belum ada kampanye yang dibubarkan karena belum mengajukan pemberitahuan.

“Belum sampai dimulai sudah kami cegah. Kalau membubarkan kampanye yang punya kewenangan adalah polisi,” pungkas Pungki.

Sebelumnya sebuah video berdurasi 9 detik berisi personel PPDI Tulungagung bersama pasangan Gatut Sunu Wibowo dan Ahmad Baharudin beredar luas.

Mereka menyerukan dukungan kepada pasangan dengan akronim Gabah ini.

“PPDI Siap Memenangkan Gabah, Yes!” seru mereka dalam video itu.

Video ini yang menjadi dasar laporan sebelum dinyatakan tidak memenuhi unsur pelanggaran.

Sedangkan bantuan terpal tandon air berasal dari BPBD Kabupaten Tulungagung untuk warga Desa Pakisrejo, Kecamatan Tanggunggunung yang mengalami kekeringan.

Namun bantuan itu disalurkan dengan latar belakang gambar pasangan Maryoto Birowo dan Didik Girnoto Yekti (Mardinoto).

Dari foto yang beredar muncul kesan jika bantuan itu berasal dari pasangan  Mardinoto

BPBD Tulungagung telah memberi penjelasan, bantuan itu diberikan ke Pemerintah Desa (Pemdes) setempat.

Sedangkan penyalurannya ke masyarakat dilakukan oleh Pemdes tanpa melibatkan BPBD.

Foto yang beredar menjadi dasar laporan ke Bawaslu sebelum dinyatakan tidak memenuhi unsur pelanggaran.

 (David Yohanes/tribunmataraman.com)

editor: eben haezer

 

Berita Terkait
  • Ikuti kami di

    AA

    Berita Terkini

    © 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved