Sengketa Pilkada Tulungagung 2024

Sengketa Pilkada Tulungagung 2024 Akan Diputuskan Hari Ini, Akan Lanjut Atau Ditolak MK?

MK akan membacakan putusan perkara sengketa Pilkada Tulungagung 2024 hari ini.

Penulis: David Yohanes | Editor: eben haezer
Kompas.com/Fitria Chusna Farisa
SIDANG SENGKETA PILKADA - Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jalan Medan Merdeka Barat, Gambir, Jakarta Pusat. Sidang sengketa Pilkada Tulungagung 2024 akan digelar hari ini (4/2/2025) 

TRIBUNMATARAMAN.COM | TULUNGAGUNG - Mahkamah Konstitusi (MK) RI akan membacakan putusan dismissal 310 perkara perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU), Selasa (4/2/2025) dan Rabu (5/2/2025).

Salah satu yang akan dijadwalkan pada hari pertama, Selasa (4/2/2025) adalah hasil Pilkadab Kabupaten Tulungagung 2024.

Dismissal pertimbangan permusyawaratan hakim, untuk memutuskan permohonan dihentikan, atau dilanjutkan masuk tahap pembuktian.

Perkara PHPU Kabupaten Tulungagung terdaftar dengan nomor 202/PHPU.BUP-XXIII/2025.

Berdasar undangan yang diterima para pihak terkait, putusan dismissal akan dilaksanakan pada pukul 13.30 WIB di lantai 2 Ruang Sidang Gedung 1 MK.

PHPU ini diajukan oleh pasangan calon (Paslon) nomor urut 3, Maryoto Birowo-Didik Girnoto Yekti.

Sementara Komisi Pemilihan Umum (KPU) Tulungagung sebagai termohon.

Paslon 01 yang menjadi pemenang hasil penghitungan suara KPU Tulungagung, Gatut Sunu Wibowo-Ahmad Baharudin menjadi pihak terkait.

Sebelum sidang ini, terjadi perdebatan antara pihak yang meyakini perkara dihentikan dan yang meyakini perkara diteruskan.

Pihak yang yakin perkara dihentikan, mendasarkan pada pernyataan Kepala Biro Umum MK RI, Budi Wijayanto, bahwa putusan dismissal ini untuk perkara yang tidak dilanjut ke tahap pembuktian.

Pernyataan itu disampaikan Budi lewat salah satu pemberitaan di situs MK RI.

Sementara pihak yang yakin perkara lanjut ke tahap pembuktian, mendasarkan pada pernyataan hakim MK, Saldi Isra, bahwa semua akan dipanggil dan sidang dismissal, baik yang dihentikan atau dilanjut.

Ketua KPU Tulungagung, Mohammad Lutfi Burhani, mengatakan pihaknya akan mempertahankan apa yang sudah ditetapkan.

“Karena sejak dari tahapan pertama, setiap tahapan sudah sesuai dengan regulasi atau aturan yang ada,” ujar Lutfi, saat dihubungi lewat telepon.

Lutfi meyakini jika hakim MK akan menghentikan perkara PHPU Kabupaten Tulungagung.

Halaman
12
Berita Terkait
  • Ikuti kami di

    AA

    Berita Terkini

    © 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved