GMNI Trenggalek Demo Kantor Dinas PUPR, Nyatakan Tolak Tapera

Sementara itu, Sekretaris Dinas PUPR Trenggalek, Joko Widodo mengaku sampai saat ini belum ada sosialisasi maupun petunjuk dari Pemerintah Kabupaten Trenggalek, maupun Pemerintah pusat terkait pelaksanaan Tapera.

"Tapera memang masih jadi perdebatan di pusat, badan pengelolaannya dan kapan pelaksanaan nya juga belum ada titik temu, bahkan kita tahunya juga dari media, dan medsos," ucap Joko.

Namun demikian Joko tetap akan melaporkan aspirasi GMNI tersebut ke Kepala Dinas PUPR Trenggalek, Ramelan untuk segera ditindaklanjuti.

Dalam kesempatan itu, Joko Widodo juga memastikan bahwa di Kabupaten Trenggalek, perumahan rakyat menjadi wewenang Dinas PKPLH.

"Kalau pemerintah pusat Kementerian PUPR memang menyangkut perumahan rakyat, tapi kalau sini penataan ruang jadi kami tidak mengurusi perumahan rakyat, itu wewenang PKPLH," pungkasnya.

(sofyan arif candra/tribunmataraman.com)

editor: eben haezer